Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi 5% Ditengah Ketidakpastian Global Luar Biasa
Jakarta – Kenaikan suku bunga acuan Bank Indoneia (BI) 7-day Reverse Repo pada bulan September lalu dinilai akan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan dengan adanya kenaikan tersebut pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga tahun ini diperkirakan akan bertengger pada 5,1 persen.
“Pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga prediksinya hanya 5,1% menurun dibanding kuartal sebelumnya diangka 5,27%. Penurunan pertumbuhan akibat melambatnya konsumsi rumah tangga paska lebaran” kata – Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara ketika dihubungi oleh Infobank di Jakarta, Senin 1 Oktober 2018.
Dirinya menambahkan, kenaikan bunga kredit akan merubah pola ekspansi konsumen dan pelaku usaha. Oleh karena itu, masyarakat cenderung menahan diri untukmu mengeluarkan uangnya untuk belanja.
Tak hanya itu, kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang diperkirakan berlangsung tahun depan juga membuat masyarakat menahan dananya di bank membuat daya beli melemah.
“Kelas menengah atas lebih banyak menabung untuk persiapan kenaikan harga BBM dan harga barang impor yg lebih mahal dua bulan kedepan,” kata Bhima.
Sebelumnya, sepanjang 2018 BI telah menaikkan suku bunga acuan BI 7-day Reverse Repo Rate sebanyak 150 bps pada bulan Mei Juni, Agustus dan September sehingga kini berada di level 5,75%. Namun sepertinya kebijakan tersebut belum dapat memulihkan nilai tukar rupiah.(*)
Poin Penting IHSG menguat 1,46 persen ke 8.632,76, mendorong kapitalisasi pasar BEI naik 1,39 persen… Read More
Poin Penting OJK dan Polda Kalimantan Utara menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di Bank… Read More
Poin Penting IHSG naik 1,46 persen ke level 8.632,76, diikuti kenaikan kapitalisasi pasar 1,39 persen… Read More
Poin Penting NII BTN melonjak 44,49 persen yoy menjadi Rp12,61 triliun pada kuartal III 2025,… Read More
Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More
Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More