Keuangan

Kenaikan PPN 12 Persen Bikin Pendapatan Industri Asuransi Umum Tergerus

Jakarta – Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025 diperkirakan akan memberikan tekanan besar terhadap industri asuransi umum di Indonesia.

Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Budi Herawan, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak signifikan kebijakan ini, terutama pada penurunan revenue dan peningkatan beban operasional perusahaan asuransi.

Menurut Budi, kenaikan tarif PPN dari 11 persen ke 12 persen terlihat kecil secara nominal, namun dalam implementasinya akan berdampak besar terhadap neraca keuangan perusahaan.

“Hitungannya kurang lebih di angka 8 persen jika kita lihat dampaknya secara keseluruhan. Ini tentu akan menggerus tingkat profit perusahaan asuransi,” ujarnya dalam acara Konferensi Pers Kinerja AAUI Kuartal III 2024 di Jakarta, Selasa (3/12).

Baca juga: Dua Lini Usaha Ini jadi Penopang Kinerja Asuransi Umum di Kuartal III 2024

Selain itu, beban panjang dari kenaikan ini akan semakin berat tanpa adanya relaksasi kebijakan. Kenaikan PPN otomatis meningkatkan biaya bagi konsumen, sehingga berpotensi menurunkan minat masyarakat untuk membeli atau memperpanjang polis asuransi.

Dalam kondisi saat ini, di mana daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih. Hal ini menjadi ancaman serius bagi industri asuransi umum yang bergantung pada stabilitas dan pertumbuhan premi.

“Banyak sektor dalam asuransi umum yang terkena dampak langsung dari kenaikan ini,” ungkap Budi.

Ia menambahkan bahwa situasi ini akan memperparah tantangan yang dihadapi perusahaan asuransi umum, terutama jika tidak ada perpanjangan waktu implementasi kebijakan. Industri asuransi umum saat ini tengah berupaya bangkit dari tantangan pandemi dan melewati fluktuasi ekonomi global. Dengan beban tambahan berupa kenaikan PPN, Budi meyakini tahun 2025 akan menjadi tahun yang berat bagi pelaku industri asuransi jika tidak ada langkah antisipasi yang memadai.

Baca juga: Tumbuh 14,5 Persen, Premi Industri Asuransi Umum Tembus Rp79,6 T di Kuartal III 2024

“Kalau sampai nanti tidak ada relaksasi perpanjangan waktu, saya yakin industri kita juga akan berat menghadapi tahun 2025,” imbuh Budi.

AAUI pun berharap pemerintah dapat memberikan relaksasi atau mempertimbangkan kebijakan transisi yang lebih fleksibel. Langkah ini diharapkan mampu memberikan waktu bagi industri asuransi untuk beradaptasi dengan kenaikan PPN, sembari tetap menjaga daya beli masyarakat terhadap produk asuransi.(*) Alfi Salima Puteri

Galih Pratama

Berkecimpung di industri media sejak 2014. Saat ini di infobanknews.com bertugas menulis dan menyunting artikel yang berkaitan dengan isu ekonomi, perbankan, pasar modal hingga industri keuangan non-bank (IKNB).

Recent Posts

Asbisindo Institute–VOCASIA Hadirkan E-Learning untuk Perkuat Kompetensi Bankir Syariah

Poin Penting Asbisindo Institute dan VOCASIA meluncurkan platform e-learning terintegrasi untuk memperkuat kapabilitas SDM perbankan… Read More

31 mins ago

Penyelundupan BBM Subsidi Marak, DPR Desak Pengawasan Diperketat

Poin Penting Penyelundupan BBM bersubsidi masih marak dan meresahkan masyarakat, terutama yang berhak menerima subsidi… Read More

6 hours ago

Grab Luncurkan 13 Fitur Baru Berbasis AI, Apa Saja?

Poin Penting Grab meluncurkan 13 fitur berbasis AI di acara GrabX untuk meningkatkan kenyamanan pengguna,… Read More

6 hours ago

Indonesia SIPF Siapkan Consultation Paper, Ini Tujuannya

Poin Penting SIPF menyiapkan consultation paper untuk mendorong Lembaga Perlindungan Pemodal masuk dalam revisi UU… Read More

6 hours ago

BI Sinyalkan Ruang Penurunan BI Rate Kian Sempit, Dampak Konflik Timur Tengah

Poin Penting Ruang penurunan suku bunga makin sempit, BI fokus pada stabilitas di tengah ketidakpastian… Read More

6 hours ago

Lo Kheng Hong Borong Saham Intiland dan Gajah Tunggal, Ini Profilnya

Poin Penting Lo Kheng Hong terus mengakumulasi saham DILD dan GJTL sepanjang awal 2026 saat… Read More

6 hours ago