Jakarta – Ekonom Senior yang juga Mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli mengkritisi kebijakan pemerintah untuk menaikkan Pajak Penghasilan (PPh) pada 1.147 jenis barang impor. Menurutnya, pembatasan tersebut tidak akan berdampak besar untuk menekan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD).
Rizal Ramli menilai, jajaran menteri keuangan tidak berani mengambil langkah besar untuk dapat menaikan pajak untuk barang-barang penyumbang pajak terbesar.
“Departemen Keuangan mengeluarkan kenaikan pajak impor 1147 barang yang dinaikan 2,5 persen itu barang ecek-ecek semua yang kena ibu-ibu. Total impor seluruh barang ini paling hanya US$5 miliar,” kata Rizal Ramli pada diskusi Rupiah di Kompleks DPR RI Jakarta, Rabu 3 Oktober 2018.
Dirinya menyebut, Pemerintah harus bersikap berani untuk menaikan tarif pajak untuk produk besar seperti impor baja, otomotif serta barang penyumbang pajak terbesar lainnya. Hal tersebut diharap makin cepat menekan angka CAD untuk beberapa tahun kedepannya.
“Karena menterinya gak berani impor yang besar besar. Kalau mau kurangin impor cepat kita fokus kenakan pajak ada 10 yang besar contohnya baja pajaknya US$10 miliar lebih banyak dari China,” tambah Rizal Ramli.
Sebagai informasi, angka defisit transaksi berjalan telah mencapai US$ 8,0 miliar atau 3,0% terhadap PDB pada triwulan II 2018, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan defisit triwulan sebelumnya sebesar US$ 5,7 miliar (2,2% PDB). (*)
Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa sejumlah barang dan jasa, seperti… Read More
Jakarta - Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Sedunia Paus Fransiskus kembali mengecam serangan militer Israel di jalur… Read More
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik dibukan naik 0,98 persen ke level 7.052,02… Read More
Jakarta – Pengamat Pasar Uang, Ariston Tjendra, mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)… Read More
Jakarta - Harga emas Antam atau bersertifikat PT Aneka Tambang hari ini, Senin, 23 Desember… Read More
Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) buka suara terkait dengan transaksi Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)… Read More