Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bahwa kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusat dan Daerah/TNI/Polri tidak akan membuat anggaran belanja negara tahun depan membengkak.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengungkapkan, bahwa kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusat/Daerah/TNI/Polri, sudah masuk ke dalam anggaran belanja negara di tahun depan.
Baca juga: Segini Anggaran untuk Kenaikan Gaji PNS dan Pensiunan
“Enggak (tidak bengkak). Sudah masuk semua dalam RAPBN 2024,” ujarnya ketika ditemui awak Media di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu 22 Agustus 2023.
Seperti diketahui, Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran untuk kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) TNI/POLRI dan pensiunan sebesar Rp52 triliun di tahun 2024.
Secara rinci, untuk kenaikan gaji pensiunan sebesar 12 persen pihaknya menganggarkan Rp17 triliun. Sedangkan ASN daerah dianggarkan sebesar Rp25 triliun.
Baca juga: Pilihan Investasi Paling Cuan bagi PNS yang Baru Naik Gaji 8 Persen
Febrio juga menyatakan, kenaikan gaji PNS juga tidak akan memicu kenaikan inflasi di 2024. Febrio menyebutkan, target inflasi yang berada di level 2,8 persen di 2024, sudah memperhitungkan dampak dari kenaikan gaji ASN.
“Kenaikan gaji PNS di 2024 sudah masuk perhitungan inflasi di 2,8 persen,” kata Febrio (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Suasana saat konferensi pers saat peluncuran Asuransi Mandiri Masa Depan Sejahtera di Jakarta. Presiden Direktur… Read More
Jakarta - PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) resmi menandatangani nota… Read More
Jakarta – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2024 tercatat sebesar 4,95 persen, sedikit melambat dibandingkan kuartal… Read More
Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan biaya pendidikan yang signifikan setiap tahun, dengan… Read More
Jakarta - Koordinator Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI) Agus Riyanto mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo… Read More
Jakarta - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan pemerintah tengah membahas revisi Peraturan… Read More