Nasional

Kementrian PUPR Akan Bangun 5.000 Rumah TNI/Polri

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementrian PUPR) akan membangun 5.000 unit rumah bagi anggota TNI/ Polri di seluruh Indonesia pada 2017 nanti. Pihaknya mengaku telah menyiapkan anggaran senilai Rp390 miliar.

Seperti dikutip dari laman Kementerian PUPR di Jakarta, Selasa, 11 Oktober 2016 menyebutkan, anggaran pembangunan tersebut akan dialihkan dan berada di bawah tanggung jawab untuk dilaksanakan oleh TNI/Polri secara mandiri.

(Baca juga: BTN Genjot KPR Hingga 600 Ribu Unit di 2017)

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pelaksanaan target pembangunan 5.000 unit rumah ini belum bisa diputuskan, karena masih harus menunggu kepulangan Menteri Keuangan Sri Mulyani dari lawatannya ke Amerika Serikat (AS).

“Pembangunan rumah TNI /Polri tersebut di luar Rumah Khusus (Rusus). Saat ini pelaksanaan pembangunan Rusus masih dikerjakan oleh Kementerian PUPR di wilayah perbatasan Indonesia,” ujarnya.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementerian PUPR, tercatat dari 2010 hingga 2014, pemerintah telah membangun sebanyak 11.216 unit hunian bagi para anggota TNI/Polri. (*)

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

60 Siswa Sakit Diduga akibat MBG, BGN Minta Maaf dan Suspend SPPG Pondok Kelapa

Poin Penting BGN meminta maaf atas insiden keamanan pangan dalam program MBG di SPPG Pondok… Read More

6 hours ago

Gebyar Ramadan Keuangan (GERAK) Syariah 2026 menghimpun dana sebesar Rp 6,83 triliun

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pelaksanaan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026 berhasil menghimpun… Read More

8 hours ago

Catat! Ini Jadwal Pembagian Dividen WOM Finance

Poin Penting WOM Finance menetapkan pembagian dividen tunai maksimal 30 persen dari laba bersih 2025,… Read More

13 hours ago

Free Float 15 Persen Mulai Berlaku, Banyak Emiten yang Terancam Delisting?

Poin Penting BEI dan Kustodian Sentral Efek Indonesia resmi mengumumkan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi… Read More

13 hours ago

DPR Minta Bank Sumut Tingkatkan Penyaluran Kredit UMKM

Poin Penting DPR menyoroti perlunya kebijakan kredit yang lebih berpihak pada masyarakat, terutama pelaku UMKM… Read More

15 hours ago

Ketidakpastian Hukum di Sektor Keuangan: Ketika Risiko Dikriminalisasi dan Harga Dianggap Kartel

Oleh Anto Prabowo, Dosen FEB UNS Solo DI tengah dinamika kebijakan ekonomi nasional, munculnya dua… Read More

1 day ago