5 Kementrian Ini Terbaik Dalam Pengelolaan Anggaran 2016

Jakarta – Kementrian Keuangan memberikan penghargaan untuk kementrian yang terbaik dalam pengelolaan anggaran 2016. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada kementrian yang efektif dalam pengelolaan anggaran 2016. Kementrian Keuangan memberikan penilaian kepada kementerian/lembaga yang dilihat dari 11 indikator kinerja pelaksanaan anggaran dimana didalamnya termasuk regulasi, kinerja dan efisiensi.

“Terdapat 11 kriteria penilaian sebagai indikator dalam melakukan evaluasi kinerja pengelolaan anggaran yang menjadi acuan kinerja kementerian/lembaga, 11 indikator tersebut merupakan penjabaran dari evaluasi  kesesuaaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran” ujar Marwanto Harjowiryono, Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan (28/2).

Penghargaan dibagi menjadi tiga kategori  yaitu kategori pagu besar dengan total anggaran di atas Rp10 triliun, kategori pagu sedang dengan anggaran Rp2,5- Rp10 triliun, serta kategori pagu kecil degan total aggaran dibawah Rp2,5 triliun.

Penilaian tertinggi untuk kategori pagu besar diberikan kepada Kementerian Hukum dan Ham, dilanjutkan Kementerian Keuangan, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Pertanian, dan Kementerian Sosial.

Penilaian tertinggi untuk kategori pagu sedang dengan anggaran Rp2,5-Rp10 triliun diberikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pusat Statistik, Makamah Agung, Kementerian Perdagangan, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Sementara penilaian untuk kategori pagu besar diberikan kepada Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan SAR Nasional serta Badan Kepagawaian Negara.

“Dengan adanya rapat kordinasi ini saya merasa senang karena kita dapat berikan penghargaan kepada mereka (kementerian/lembaga)  yang telah melaksanakan pengelolaan anggaran dengan teliti dan masuk penilaian terbaik dari berbagai kriteria yang telah kita siapkan.” terang Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia.(*) Suheriadi.