Kementerian BUMN Siapkan Aturan Dukung Penyaluran KPR untuk MBR

Bandung – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) siap mendukung PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) untuk menggodok aturan dan strategi agar mendongkrak kinerja kredit pemilikan rumah (KPR) untuk masyarakat menengah dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) lebih baik lagi.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, saat ini yang menjadi tantangan dalam mengoptimalkan serapan sektor perumahan yakni nominal angsuran yang dinilai terlalu tinggi.

Untuk itu, kata dia, perlu ada inovasi produk dan juga skema pembiayaan yang murah agar bisa menekan beban angsuran dari konsumen. Sehingga, permintaan masyarakat untuk membeli rumah akan meningkat.

“Intinya, kalau buat pembeli rumah, yang penting cicilannya. Jadi, kita lagi berinovasi dengan produk supaya dengan tenor lebih panjang, cicilannya bisa Rp1 juta,” ujar Tiko, sapaan Kartika Wirjoatmodjo, usai kunjungan ke Samesta Pasadana di Kabupaten Bandung dalam rangka mendukung program tiga juta rumah, Rabu (27/8).

Sebab, kata dia, jika angsuran kepemilikan rumah melebihi angka rata-rata 30% penghasilan masyarakat menengah ke bawah, maka akan sulit untuk merealisasikan hal ini.

“Kita tahu kalau dari daya beli, misalnya orang berpenghasilan Rp5 juta, (perhitungan) bank itu 30% maksimum (penghasilan untuk cicilan), kan Rp1,5 juta. Artinya, kalau kita mau menjangkau lebih panjang penghasilan Rp4 juta, memang tenornya harus diperpanjang,” jelasnya.

Baca juga: Pinhome Catat Kenaikan KPR Take Over di Semester I 2025 Naik 5 Persen, Ini Penyebabnya

Sehingga, lanjut dia, dua sisi, yakni efisiensi harga rumah dan juga pembiayaan, harus lebih disesuaikan dengan profil nasabah saat ini.

“Supply-nya kita coba rumahnya ini dengan seefisien mungkin supaya masuk di harga yang tepat tadi, tapi juga dari sisi pembiayaannya kita bikin supaya lebih panjang dengan hitungan baik melalui FLPP maupun subsidi bunga,” jelasnya.

Tiko juga memastikan, secara perlahan harga rumah subsidi akan disesuaikan dengan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan menengah agar kesenjangannya tidak terlalu jauh.

“Kita harap nanti pelan-pelan harga subsidi harus naik juga. Karena yang subsidi sekarang Rp166 juta. Itu sedang kita usulkan supaya ada penyesuaian karena secara nilai material, bahan baku, dannlain-lain sudah tidak memadai,” ujarnya.

Sehingga nantinya, kata dia, kualitas antara rumah bersubsidi dan rumah berpenghasilan menengah kualitasnya tidak terlalu jauh berbeda.

Perpanjang Tenor KPR hingga 30 Tahun

Di tempat yang sama, Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan, pihaknya saat ini tengah berupaya untuk mendongkrak dari sisi permintaan KPR dengan skema menurunkan angsuran per bulan, namun dengan menyesuaikan kembali tenor angsuran.

“Tenornya kita panjangin, 20 sampai 30 tahun. Sehingga (angsuran) bisa turun Rp100.000, Rp200.000 per bulan. Buat masyarakat bawah itu sesuatu banget dengan angsuran yang turun sejauh itu. Sehingga kita bisa harapkan penjualan bisa naik. Itu yang lagi kita kerjakan,” ujar Nixon.

Selain itu, pihaknya juga tengah berupaya untuk memangkas biaya-biaya di depan yang ditanggung konsumen saat melakukan proses KPR.

“Di luar DP kan sudah turun banget. Tapi masih ada biaya-biaya lain yang kita mau coba kecilin lagi supaya biaya awalnya enggak terlalu berat atau itu bisa di diangsur juga,” katanya.

Selain itu, kata dia, ada juga penghapusan PPN dan biaya BPHTB yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga hal itu akan mempermudah dan mempermurah proses kepemilikan rumah bagi masyarakat.

“Jadi paling enggak biaya transaksi seperti BPHTB, itu sama pemerintah ditanggung sehingga turun. Jadi, benar-benar pas beli rumah bayarnya hanya untuk beli rumah saja,,” imbuhnya.

Baca juga: BTN Populerkan KPR Subsidi di Forum Internasional

Sementara itu, Plt Direktur Utama Perum Perumnas Tambok Setyawati mengatakan, saat ini kepemilikan rumah dengan skema KPR subsidi maupun non-subsidi prospeknya sangat tinggi. Namun, diperlukan inovasi dalam produk keuangan yang diberikan oleh perbankan agar serapannya optimal.

Untuk itu, dia berharap BTN segera merampungkan produk pembiayaan KPR yang kompetitif sehingga bisa diakses oleh masyarakat menengah maupun MBR.

Dia mencontohkan, Perumnas Samesta Pasadana yang saat ini sudah berhasil menjual 1.500-an unit rumah dari proyeksi unit sebanyak 2.800 rumah.

“Kebutuhan masyarakat bagaimana agar (tempat kerja) bisa dekat dengan rumah. Jadi, prospeknya masih bagus sekali. Dan aksesnya, transportasinya juga mendukung, mulai dari kereta api, nanti ada exit tol, sangat mendukung,” tutupnya. (*) DW