Jakarta – Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini sebagai Komisaris Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Pengangkatan itu tertuang pada Surat Keputusan (SK) Nomor SK-398/MBU/10/2021 dan Nomor SK-399/MBU/10/2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang Pengangkatan Komisaris Utama dan Pengangkatan Dewan Komisaris PTPN III.
“Pengangkatan Komisaris ini, telah melalui proses Fit and Poper Test, serta telah mendapatkan persetujuan dari Tim Penilai Akhir yang diketuai oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo,” ujar Wakil Menteri I BUMN Pahala Nugraha Mansury saat menyerahkan SK BUMN, 10 Desember 2021.
Pahala mengapresiasi transformasi yang saat ini tengah berjalan sesuai roadmap perusahaan. Ia meyakini transformasi akan membantu mengoptimalkan keuntungan dan keberlanjutan bisnis perusahaan. Selain Zulkifli, Kementerian BUMN juga mengangkat Indrasari Wisnu Wardhana sebagai Komisaris PTPN III.
Zulkifli selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen yang baru ini mengatakan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan pemegang saham kepadanya.
“Semoga saya dapat mengemban amanah ini dan dapat memberikan kontribusi yang terbaik bagi para pemangku kepentingan dan juga bangsa dan negara Indonesia, saya juga mohon dukungan dari semua pihak dalam menjalankan tugas saya di PTPN III (Persero) ini,” katanya.
Adapun Susunan Dewan Komisaris Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) yang baru adalah :
-Zulkifli Zaini: Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
-Erwan Pelawi: Komisaris Independen
-Amal Bakti Pulungan: Komisaris Independen
-Wisto Prihadi: Komisaris Independen
-Asep Subarkah Yusuf: Komisaris
-Arie Yuriwin: Komisaris
-Rini Widyastuti: Komisaris
-Indrasari Wisnu Wardhana: Komisaris
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More