Kementerian BUMN akan Rombak 5 Perusahaan BUMN

Jakarta – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipimpin Rini Soemarno menjelaskan secara resmi, terdapat lima BUMN yang diminta menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Kelima BUMN tersebut ialah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk.

Deputi Jasa Keuangan, Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan ada tiga tujuan jika para BUMN menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

“Tujuan pertama adalah melihat kinerja laporan keuangan selama Semester I-2019. Kedua, perubahan susunan pengurus perseroan,” kata Gatot melalui keterangan resminya di Jakarta, Kamis 18 Juli 2019.

Sementara tujuan terakhir ialah pihak manajemen nantinya bisa mengusulkan agenda tambahan untuk aksi korporasi yang perlu persetujuan Pemegang saham seperti akuisisi dan penerbitan Bond.

Menurutnya, proses-proses ini merupakan evaluasi kinerja BUMN yang setiap tahun dilakukan. Proses RUPSLB tersebut harus dilakukan sesuai aturan main pasar modal seperti tahun-tahun sebelumnya. (*)

 

Editor: Rezkiana Np

Suheriadi

Recent Posts

Prabowo Genjot Bedah Rumah 400 Ribu Unit, Sasar Seluruh Daerah

Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More

9 hours ago

Negara Rugi Rp25 Triliun dari Rokok Ilegal, Program Prioritas Terancam

Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More

9 hours ago

CIMB Niaga Luncurkan OCTOBIZ untuk Permudah Pengelolaan Transaksi Bisnis

OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More

9 hours ago

DPR Soroti Harga BBM, Pemerintah Klaim Siap Hadapi Lonjakan Minyak Dunia

Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More

9 hours ago

Wamen Bima Arya Tegaskan Aturan Main WFH ASN, Pelayanan Publik Tak Boleh Kendur

Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More

10 hours ago

OJK dan BEI Terapkan Kebijakan HSC, Berikut Penjelasannya

Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More

12 hours ago