News Update

Kemensos Pastikan Bansos Nontunai Beroperasi Awal 2018

Jakarta–Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan seluruh program bantuan sosial (bansos) akan disalurkan melalui sistem nontunai dan beroperasi pada awal tahun 2018.

Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial Andi ZA Dulung mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang membenahi dan mendata para penerima bantuan sosial tersebut.

“Kita berharap awal tahun 2018 sudah dapat berjalan. Dan nanti malam, kami kumpulkan pemerintah daerah. Kami minta mereka cek kembali untuk update data penerima bansos di daerahnya masing-masing,” ungkap Andi saat menghadiri Lokakarya “Pemanfaatan Teknologi untuk Peningkatan program bantuan sosial” di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2017.

Baca juga: Kemensos Targetkan 10 Juta Penerima PKH pada 2018

Sampai saat ini, bantuan yang sudah ada seperti program keluarga harapan (PKH) melalui kartu tersebut baru mencapai 1,2 juta keluarga di 44 kabupaten/ kota. Dirinya menambahkan, kelak program beras sejahtera (Rastra) juga akan dialihkan pada nontunai di mana keluarga penerima tak lagi menerima beras rastra Bulog. Namun, sistemnya diganti dengan bantuan pangan nontunai lewat kartu ATM dengan saldo Rp110.000 per bulan yang nantinya bisa dibelanjakan sembako. Sembako yang dimaksud adalah beras, telur ayam, gula dan minyak goreng.

“Jadi bantuan Rp 110.000 itu bisa dibelanjakan sembako di e-warung yang sudah tersebar pakai mesin Electronic Data Capture (EDC),” terang Andi.

Dirinya menjelaskan, tujuan pemerintah untuk menyalurkan bansos non-tunai lewat atm yakni untuk meningkatkan inklusi keuangan di kalangan 40 persen masyarakat kelompok bawah. Penerima kartu tersebut, otomatis didaftarkan menjadi nasabah perbankan.

“Kalau datanya sudah terkumpul dan fixed. Penerima bansos ini akan kami bukakan rekening secara masal. Lalu, kartunya akan didistribusikan lewat pemerintah daerah,” tukas Andi. (*)

 

 

Editor: Paulus Yoga

Suheriadi

Recent Posts

Daftar Lengkap UMP 2026 di 36 Provinsi, Siapa Paling Tinggi?

Poin Penting Sebanyak 36 dari 38 provinsi telah menetapkan UMP 2026, sesuai PP 49/2025 yang… Read More

60 mins ago

UMP 2026 Diprotes Buruh, Begini Tanggapan Menko Airlangga

Poin Penting Pemerintah memastikan formulasi UMP 2026 telah memasukkan indikator ekonomi seperti inflasi, indeks alfa,… Read More

2 hours ago

Aliran Modal Asing Rp3,98 Triliun Masuk ke Pasar Keuangan RI

Poin Penting Modal asing masuk Rp3,98 triliun pada 22–23 Desember 2025, dengan beli bersih di… Read More

2 hours ago

Jasindo Ingatkan Pentingnya Proteksi Rumah dan Kendaraan Selama Libur Nataru

Poin Penting Menurut Asuransi Jasindo mobilitas tinggi memicu potensi kecelakaan dan kejahatan, sehingga perlindungan risiko… Read More

21 hours ago

Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Selamatkan Kekayaan Negara

Poin Penting Pemerintah menyelamatkan lebih dari Rp6,6 triliun keuangan negara, sebagai langkah awal komitmen Presiden… Read More

22 hours ago

Bank Mandiri Berikan Relaksasi Kredit Nasabah Terdampak Bencana Sumatra

Poin Penting Bank Mandiri menerapkan perlakuan khusus kredit bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumut,… Read More

22 hours ago