Kemenkop Beri Relaksasi Kredit dan Pendampingan Koperasi Terdampak Bencana

Poin Penting

• Pendampingan dilakukan bagi koperasi eksisting dan Kopdes/Kel Merah Putih di Aceh, Sumut, dan Sumbar agar kembali produktif.
• Pembangunan sarana koperasi dilakukan dengan skema padat karya serta pendampingan peningkatan skill bagi anggota koperasi.
• Kemenkop beri penundaan pembayaran kredit LPDB hingga satu tahun dan perkuat koordinasi lintas K/L untuk percepatan pemulihan ekonomi.

Jakarta – Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan kesiapannya untuk terlibat aktif dalam upaya pemulihan dan pemberdayaan masyarakat di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara setelah masa tanggap darurat bencana dinyatakan berakhir.

Tahapan pemulihan dan pemberdayaan ini menjadi sangat krusial karena akan menjadi tumpuan bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat yang terdampak bencana.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menegaskan bahwa Kemenkop mengambil peran strategis dalam mendampingi koperasi-koperasi yang terdampak bencana agar aktif kembali.

“Kami akan terus melakukan pendampingan khususnya bagi koperasi-koperasi yang ada di tiga wilayah tersebut (Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat), baik koperasi existing maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujar Farida, Rabu, 7 Januari 2026.

Baca juga: Menkop Ferry Luncurkan 10 Gerai Obat Kopdes Merah Putih Lewat Kemitraan BUMN dan Swasta

Berdasarkan data sementara pihaknya, koperasi dan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/ Kel) Merah Putih terdampak bencana yaitu di Aceh terdapat 19 koperasi eksisting dan 27 Kopdes/Kel Merah Putih.

Kemudian di Sumatra Utara terdapat 9 koperasi eksisting dan 20 Kopdes. Lalu di Sumatra Barat terdapat 7 koperasi eksisting dan 9 Kopdes.

Farida menjelaskan, percepatan pembangunan gerai, gudang dan sarana pendukung lainnya untuk Kopdes/Kel Merah Putih juga menjadi salah satu prioritas. Skema padat karya akan diterapkan dalam proses pembangunannya aset fisik tersebut.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam proyek padat karya tidak hanya mempercepat rehabilitasi, tetapi juga memberikan penghasilan langsung bagi warga.

Pendampingan Usaha dan Relaksasi Kredit

Selain itu, sebut dia, Kemenkop juga menyiapkan program pendampingan keterampilan bagi masyarakat khususnya anggota koperasi yang sebelumnya memiliki kegiatan usaha produktif.

Ia menekankan bahwa peningkatan skill masyarakat akan memperkuat daya saing koperasi sekaligus memperluas peluang usaha masyarakat yang menjadi korban bencana.

“Pendampingan-pendampingan berupa peningkatan skill nantinya akan menjadi bekal pengembangan usaha di koperasi desa,” jelasnya.

Relaksasi Kredit Koperasi

Ia melanjutkan, dari sisi pembiayaan, Kemenkop melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) memberikan relaksasi kredit bagi koperasi terdampak bencana yang sebelumnya menerima pembiayaan. Relaksasi ini berupa penundaan pembayaran kredit selama satu tahun, sehingga koperasi memiliki ruang untuk memulihkan usahanya.

Baca juga: Koperasi Milik Ormas Islam Bakal Masuk Ekosistem Kopdes Merah Putih

Ia bilang, melalui kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi di masyarakat dapat berjalan sesuai harapan.

Dirinya optimistis bahwa langkah-langkah untuk mempercepat kebangkitan ekonomi masyarakat Sumatra pasca bencana dapat dilakukan dengan baik.

“Prinsipnya adalah bagaimana semua Kementerian dan Lembaga berkolaborasi, berencana, dan melakukan percepatan pemulihan ekonomi di Sumatra,” ucapnya.

Kemenkop juga telah mendirikan posko koperasi di Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, dan Agam. Posko ini akan berperan sebagai pusat konsultasi dan untuk membantu koperasi yang terdampak bencana agar segera beroperasi kembali, menyalurkan bantuan logistik (makanan, air bersih), dan pendampingan usaha.

Sementara itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyoroti pentingnya pendataan aset sebagai dasar pemulihan. “Pendataan aset dan recovery aset akan kita dorong melalui pemda agar semakin produktif,” ujar Muhaimin.

Menko menambahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat di Sumatra khususnya yang terdampak bencana akan dibentuk Pokja (Kelompok Kerja) Pemberdayaan Pasca Bencana yang terdiri dari lintas Kementerian/Lembaga.

Dengan koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga, Muhaimin optimistis bahwa sinergi pemerintah, filantropi, dan swasta akan dapat mempercepat pemulihan ekonomi serta meningkatkan produktivitas masyarakat di wilayah terdampak. (*)

Editor: Yulian Saputra