Jakarta – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mengajukan anggaran sebesar Rp482,68 miliar untuk kebutuhan anggaran di tahun 2019. Kebutuhan anggaran tersebut meeningkat bila dibandingkan dengan pagu anggaran yang diajukan sebelumnya yakni sebesar Rp414,16 miliar.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, tambahan anggaran yang sebesar Rp68,5 miliar akan digunakan untuk pengembangan program online single submission (OSS) atau sistem perizinan online terpadu. Kendati program tersebut semestinya berada di bawah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
“Total anggaran Rp482,68 miliar, terdiri dari program koordinasi kebijakan bidang perekonomian Rp318,73 miliar, dan program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Rp163,94 miliar,” ujar Darmin di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis 7 Juni 2018.
Lebih lanjut dirinya menambahkan, bahwa beberapa program kerja Kemenko Perekonomian akan diarahkan sesuai dengan tema yaitu “pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan yang berkualitas”. Selanjutnya, tema besar tahun depan akan dijabarkan dalam tiga program strategis yang akan diterapkan oleh Kemenko Perekonomian.
“Pertama itu mempertahankan momentum pertumbuhan di tengah tahun politik. Kedua, menjaga stabilitas makroekonomi di tengah tekanan global. Ketiga, medorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ucapnya.
Selain itu, beberapa program Kemenko Perekonomian di 2019 adalah mengawal proyek strategis nasional (PSN), merealisasikan program kebijakan satu peta atau one map policy, pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK), Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Kita juga jalankan roadmap e-commerce Indonesia yang ada di bawah Menkominfo, karena Menko hanya sebagai pengarah, paket kebijakan termasuk mencapai target kemudahan berusaha atau EoDB, stabilisasi harga, pemerataan ekonomi, dan pemberdayaan ekonomi umat,” tutupnya. (*)
Poin Penting Menkeu Purbaya berencana membeli anak usaha BRI untuk dijadikan penyalur langsung KUR UMKM,… Read More
Poin Penting BTN dukung penuh program gentengisasi Prabowo melalui penyaluran subsidi renovasi rumah untuk meningkatkan… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya menilai OTT pegawai pajak dan bea cukai sebagai terapi kejut agar… Read More
Poin Penting Baru beroperasi sejak Desember 2025, BSN langsung memposisikan diri sebagai “Banknya Para Developer”… Read More
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Jakarta, terpisah… Read More
Poin Penting OJK menegaskan KUB BPD sebagai strategi utama untuk memperkuat peran BPD dalam pembiayaan… Read More