Jakarta – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mengajukan anggaran sebesar Rp482,68 miliar untuk kebutuhan anggaran di tahun 2019. Kebutuhan anggaran tersebut meeningkat bila dibandingkan dengan pagu anggaran yang diajukan sebelumnya yakni sebesar Rp414,16 miliar.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, tambahan anggaran yang sebesar Rp68,5 miliar akan digunakan untuk pengembangan program online single submission (OSS) atau sistem perizinan online terpadu. Kendati program tersebut semestinya berada di bawah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
“Total anggaran Rp482,68 miliar, terdiri dari program koordinasi kebijakan bidang perekonomian Rp318,73 miliar, dan program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Rp163,94 miliar,” ujar Darmin di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis 7 Juni 2018.
Lebih lanjut dirinya menambahkan, bahwa beberapa program kerja Kemenko Perekonomian akan diarahkan sesuai dengan tema yaitu “pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan yang berkualitas”. Selanjutnya, tema besar tahun depan akan dijabarkan dalam tiga program strategis yang akan diterapkan oleh Kemenko Perekonomian.
“Pertama itu mempertahankan momentum pertumbuhan di tengah tahun politik. Kedua, menjaga stabilitas makroekonomi di tengah tekanan global. Ketiga, medorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ucapnya.
Selain itu, beberapa program Kemenko Perekonomian di 2019 adalah mengawal proyek strategis nasional (PSN), merealisasikan program kebijakan satu peta atau one map policy, pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK), Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Kita juga jalankan roadmap e-commerce Indonesia yang ada di bawah Menkominfo, karena Menko hanya sebagai pengarah, paket kebijakan termasuk mencapai target kemudahan berusaha atau EoDB, stabilisasi harga, pemerataan ekonomi, dan pemberdayaan ekonomi umat,” tutupnya. (*)
Poin Penting Bank Mandiri memprediksi konsumsi masyarakat mulai pulih pada 2026, didorong stimulus pemerintah serta… Read More
Poin Penting OJK memantau hasil audit laporan keuangan 2025 UUS multifinance yang telah memenuhi kriteria… Read More
Poin Penting BRI membagikan dividen interim Rp20,6 triliun atau setara Rp137 per saham untuk Tahun… Read More
Oleh Tim Infobank KASUS yang menjerat Yuddy Renaldi, Direktur Utama (Dirut) Bank BJB di Pengadilan… Read More
Poin Penting OJK terbitkan POJK 33/2025 untuk menyempurnakan kerangka penilaian tingkat kesehatan sektor perasuransian, penjaminan,… Read More
Poin Penting IASC menerima 411.055 laporan scam dengan total kerugian Rp9 triliun dan berhasil menyelamatkan… Read More