Jakarta – Kementerian Keuangan terus mendorong agar Barang Milik Negara (BMN) dapat dioptimalkan pengunaannya melalui skema kerja sama dengan pihak swasta. Encep Sudarman, Direktur Barang Milik Negara Kemenkeu mengungkapkan pihaknya sudah memberikan beberapa fasilitas dukungan terkait dengan penggunaan BMN.
Salah satunya adalah Daftar Sewa BMN yang disediakan oleh Kemenkeu. Layanan ini akan mempermudah investor yang ingin mengajukan permohonan sewa pada BMN. Lalu, pemerintah juga memberikan penambahan jangka waktu sewa sebagai kompensasi dari kondisi tertentu, misalnya, Covid-19.
“Jadi semisal bapak ibu sudah menyewa tahun ini, bisa dialihkan ke tahun depan. Itu adalah salah satu keringanan yang kita berikan,” jelas Encep pada paparan virtualnya, Senin, 4 Oktober 2021.
Kemudian, Kemenkeu juga berjanji akan memberikan diskon-diskon khusus pada UMKM yang hendak memanfaatkan BMN. Dengan demikian, pemanfaatan BMN bisa lebih optimal dan sekaligus membantu ekonomi untuk pulih dari pandemi.
Tidak hanya masyarakat umum, Kemenkeu juga mendorong kementerian dan lembaga pemerintahan lain juga bisa memanfaatkan aset negara. Sehingga, proses kerja pemerintahan bisa lebih hemat dan efisien.
“BMN ini sering digunakan oleh KL (Kementerian/Lembaga) untuk cost saving. Tidak perlu membangun atau beli tanah, pakailah BMN ini. Kita akan terus mendukung perekonomian dalam penyediaan infrastruktur,” ujarnya. (*)
Editor: Rezkiana Np
Oleh A.Y. Eka Putra, Pemerhati Ekonomi dan Perbankan PENEGAKAN hukum tindak pidana korupsi di sektor… Read More
Poin Penting Mirae Asset menargetkan IHSG 2026 di level 10.500, meski tekanan global dan data… Read More
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatat kinerja positif pada pembiayaan kepemilikan emas syariah melalui produk… Read More
Poin Penting Realisasi investasi hilirisasi 2025 mencapai Rp584,1 triliun, tumbuh 43,3 persen yoy dan menyumbang… Read More
Poin Penting Avrist pindah kantor pusat ke Wisma 46 untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Target pertumbuhan… Read More
Poin Penting Penempatan dana Rp276 triliun di bank pelat merah dinilai tidak signifikan mendorong perekonomian,… Read More