Moneter dan Fiskal

Kemenkeu Tegaskan Subsidi Motor Listrik Bukan Khusus Orang Miskin

Jakarta – Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata menegaskan, subsidi motor listrik bukan diperuntukan bagi masyarakat miskin, melainkan untuk membangun ekosistem penggunaan energi listrik.

“Tujuan awal (subsidi motor listrik) adalah untuk membangun ekosistem penggunaan energi listrik. Jadi bukan untuk membantu orang miskin,” ujar Isa kepada awak media di Kompleks Kementerian Keuangan, Rabu 30 Agustus 2023.

Menurutnya, ini berbeda dengan anggaran bantuan sosial (bansos) maupun PKH (program keluarga harapan). Sejak awal subsidi motor listrik untuk mendorong hilirisasi sumber daya alam (SDA) hingga menjadi baterai, serta menciptakan energi ramah lingkungan.

Baca juga: 5 Rekomendasi Motor Listrik Murah, Harga Mulai Rp8 Jutaan

“Ini beda dengan bansos, beras, PKH. Jadi memang ini untuk membangun industri yang lebih ramah lingkungan, kita mendorong hilirisasi dari produk-produk SDA kita. Ini semacam untuk mendorong minat orang untuk beralih gaya hidupnya menggunakan energi yang lebih bersih untuk kemudian menciptakan industri yang bernilai tambah,” jelasnya.

Adapun, Kemenkeu menggelontorkan anggaran subsidi motor listrik baru dan konversi sebesar Rp7 triliun untuk tahun 2023 dan 2024. Anggaran tersebut diberikan kepada 1 juta unit motor listrik baru dan konversi dengan besaran Rp7 juta per unit.

Secara rinci, anggaran pemberian subsidi pada 2023 sebesar Rp1,75 triliun untuk 200 ribu motor listrik baru dan 50 ribu untuk motor listrik konversi. Sedangkan, di tahun 2024 angarananya sebesar Rp5,25 triliun bagi 600 ribu motor listrik baru dan 150 ribu motor listrik konversi.

Terbaru, pemerintah menetapkan kebijakan pemberian subsidi motor listrik melalui skema 1 KTP berlaku untuk 1 motor listrik baru.

Kebijakan ini sesuai dengan terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenperin No 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua.

Baca juga: Sepi Peminat, Pemerintah Mau Naikan Insentif Motor Listrik Jadi Rp10 Juta 

Isa pun mengungkapkan, anggaran untuk kebijakan baru tersebut sama saja dengan anggaran sebelumnya yaitu Rp7 triliun untuk 2023 dan 2024, perbedaannya hanya persyaratannya saja yang dipermudah.

“Jadi anggarannya sudah ada, anggarannya ya seperti yang sudah dipersiapkan sebelumnya, itu jadi perubahannya itu cuma dipersyaratan kalau anggarannya tetap,” ungkapnya. (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati

Recent Posts

Naik 16,54 Persen, Impor RI Oktober 2024 Tembus USD21,94 Miliar

Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan impor pada Oktober 2024 sebesar USD21,94 miliar atau naik 16,54… Read More

10 mins ago

Bank Banten Ungkap Rencana Take Over Kredit ASN di Kabupaten Lebak dan Kota Serang

Serang - PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten) berencana mengambil alih (take over)… Read More

26 mins ago

Ekspor RI Naik 10,69 Persen jadi USD24,41 Miliar di Oktober 2024

Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekspor pada Oktober 2024 mengalami peningkatan. Tercatat, nilai ekspor Oktober… Read More

38 mins ago

Neraca Perdagangan RI Oktober 2024 Surplus USD2,48 Miliar

Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan Indonesia pada Oktober 2024 mencatatkan surplus sebesar USD2,48… Read More

44 mins ago

RUPSLB Bank Banten Sepakati Pergantian Pengurus, Ini Susunan Direksi dan Komisaris Terbaru

Serang - PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten) baru saja menggelar Rapat Umum… Read More

55 mins ago

Dolar Menguat, Rupiah Tertekan ke Rp15.938 Imbas Sikap The Fed

Jakarta - Rupiah diperkirakan akan melanjutkan pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) seiring penguatan dolar… Read More

1 hour ago