Moneter dan Fiskal

Kemenkeu Tegaskan Subsidi Motor Listrik Bukan Khusus Orang Miskin

Jakarta – Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata menegaskan, subsidi motor listrik bukan diperuntukan bagi masyarakat miskin, melainkan untuk membangun ekosistem penggunaan energi listrik.

“Tujuan awal (subsidi motor listrik) adalah untuk membangun ekosistem penggunaan energi listrik. Jadi bukan untuk membantu orang miskin,” ujar Isa kepada awak media di Kompleks Kementerian Keuangan, Rabu 30 Agustus 2023.

Menurutnya, ini berbeda dengan anggaran bantuan sosial (bansos) maupun PKH (program keluarga harapan). Sejak awal subsidi motor listrik untuk mendorong hilirisasi sumber daya alam (SDA) hingga menjadi baterai, serta menciptakan energi ramah lingkungan.

Baca juga: 5 Rekomendasi Motor Listrik Murah, Harga Mulai Rp8 Jutaan

“Ini beda dengan bansos, beras, PKH. Jadi memang ini untuk membangun industri yang lebih ramah lingkungan, kita mendorong hilirisasi dari produk-produk SDA kita. Ini semacam untuk mendorong minat orang untuk beralih gaya hidupnya menggunakan energi yang lebih bersih untuk kemudian menciptakan industri yang bernilai tambah,” jelasnya.

Adapun, Kemenkeu menggelontorkan anggaran subsidi motor listrik baru dan konversi sebesar Rp7 triliun untuk tahun 2023 dan 2024. Anggaran tersebut diberikan kepada 1 juta unit motor listrik baru dan konversi dengan besaran Rp7 juta per unit.

Secara rinci, anggaran pemberian subsidi pada 2023 sebesar Rp1,75 triliun untuk 200 ribu motor listrik baru dan 50 ribu untuk motor listrik konversi. Sedangkan, di tahun 2024 angarananya sebesar Rp5,25 triliun bagi 600 ribu motor listrik baru dan 150 ribu motor listrik konversi.

Terbaru, pemerintah menetapkan kebijakan pemberian subsidi motor listrik melalui skema 1 KTP berlaku untuk 1 motor listrik baru.

Kebijakan ini sesuai dengan terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenperin No 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua.

Baca juga: Sepi Peminat, Pemerintah Mau Naikan Insentif Motor Listrik Jadi Rp10 Juta 

Isa pun mengungkapkan, anggaran untuk kebijakan baru tersebut sama saja dengan anggaran sebelumnya yaitu Rp7 triliun untuk 2023 dan 2024, perbedaannya hanya persyaratannya saja yang dipermudah.

“Jadi anggarannya sudah ada, anggarannya ya seperti yang sudah dipersiapkan sebelumnya, itu jadi perubahannya itu cuma dipersyaratan kalau anggarannya tetap,” ungkapnya. (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati

Recent Posts

Generali Indonesia Beri Perlindungan Asuransi bagi 6.000 Pelari di PLN Electric Run 2024

Jakarta – PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) terus mendukung berbagai kegiatan yang mempromosikan kesehatan… Read More

32 mins ago

Diikuti 6.470 Pelari, PLN Electric Run 2024 Ditarget Hindari Emisi Karbon hingga 14 ton CO2

Jakarta - Sebanyak 6.470 racepack telah diambil pelari yang berpartisipasi dalam PLN Electric Run 2024… Read More

7 hours ago

Segini Target OJK Buka Akses Produk dan Layanan Jasa Keuangan di BIK 2024

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membidik pencapaian Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2024 sekitar 8,7… Read More

8 hours ago

HUT ke-26, Bank Mandiri Hadirkan Inovasi Digital Adaptif dan Solutif untuk Siap Jadi Jawara Masa Depan

Jakarta - Merayakan usia ke-26, Bank Mandiri meluncurkan berbagai fitur dan layanan digital terbaru untuk… Read More

21 hours ago

KemenKopUKM Gandeng Surveyor Indonesia Verifikasi Status Usaha Simpan Pinjam Koperasi

Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menunjuk PT Surveyor Indonesia, anggota Holding BUMN IDSurvey,… Read More

22 hours ago

Bijak Manfaatkan Produk Keuangan, Ini Pesan OJK kepada Gen Z

Balikpapan - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica… Read More

22 hours ago