Ilustrasi motor listrik/istimewa
Jakarta – Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata menegaskan, subsidi motor listrik bukan diperuntukan bagi masyarakat miskin, melainkan untuk membangun ekosistem penggunaan energi listrik.
“Tujuan awal (subsidi motor listrik) adalah untuk membangun ekosistem penggunaan energi listrik. Jadi bukan untuk membantu orang miskin,” ujar Isa kepada awak media di Kompleks Kementerian Keuangan, Rabu 30 Agustus 2023.
Menurutnya, ini berbeda dengan anggaran bantuan sosial (bansos) maupun PKH (program keluarga harapan). Sejak awal subsidi motor listrik untuk mendorong hilirisasi sumber daya alam (SDA) hingga menjadi baterai, serta menciptakan energi ramah lingkungan.
Baca juga: 5 Rekomendasi Motor Listrik Murah, Harga Mulai Rp8 Jutaan
“Ini beda dengan bansos, beras, PKH. Jadi memang ini untuk membangun industri yang lebih ramah lingkungan, kita mendorong hilirisasi dari produk-produk SDA kita. Ini semacam untuk mendorong minat orang untuk beralih gaya hidupnya menggunakan energi yang lebih bersih untuk kemudian menciptakan industri yang bernilai tambah,” jelasnya.
Adapun, Kemenkeu menggelontorkan anggaran subsidi motor listrik baru dan konversi sebesar Rp7 triliun untuk tahun 2023 dan 2024. Anggaran tersebut diberikan kepada 1 juta unit motor listrik baru dan konversi dengan besaran Rp7 juta per unit.
Secara rinci, anggaran pemberian subsidi pada 2023 sebesar Rp1,75 triliun untuk 200 ribu motor listrik baru dan 50 ribu untuk motor listrik konversi. Sedangkan, di tahun 2024 angarananya sebesar Rp5,25 triliun bagi 600 ribu motor listrik baru dan 150 ribu motor listrik konversi.
Terbaru, pemerintah menetapkan kebijakan pemberian subsidi motor listrik melalui skema 1 KTP berlaku untuk 1 motor listrik baru.
Kebijakan ini sesuai dengan terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenperin No 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua.
Baca juga: Sepi Peminat, Pemerintah Mau Naikan Insentif Motor Listrik Jadi Rp10 Juta
Isa pun mengungkapkan, anggaran untuk kebijakan baru tersebut sama saja dengan anggaran sebelumnya yaitu Rp7 triliun untuk 2023 dan 2024, perbedaannya hanya persyaratannya saja yang dipermudah.
“Jadi anggarannya sudah ada, anggarannya ya seperti yang sudah dipersiapkan sebelumnya, itu jadi perubahannya itu cuma dipersyaratan kalau anggarannya tetap,” ungkapnya. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Transaksi QRIS tumbuh 131,47% YoY per Januari 2026, didorong peningkatan pengguna dan merchant.… Read More
Poin Penting Program mudik gratis Jakarta 2026 terbuka bagi warga luar DKI, meski KTP DKI… Read More
Poin Penting Menurut Direktur Utama BRI Hery Gunardi, likuiditas dan modal kuat perbankan kuat, dengan… Read More
Poin Penting Bank Mandiri mencatat kredit tumbuh 15,62% YoY menjadi Rp1.511,4 triliun dan laba bersih… Read More
Poin Penting E-retribusi resmi diterapkan di Terminal dan area manuver Gilimanuk dengan dukungan perangkat CSR… Read More
Poin Penting BSN menggandeng Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mengelola ekosistem keuangan AUM dan mendongkrak pangsa… Read More