Moneter dan Fiskal

Kemenkeu Tegaskan Subsidi Motor Listrik Bukan Khusus Orang Miskin

Jakarta – Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata menegaskan, subsidi motor listrik bukan diperuntukan bagi masyarakat miskin, melainkan untuk membangun ekosistem penggunaan energi listrik.

“Tujuan awal (subsidi motor listrik) adalah untuk membangun ekosistem penggunaan energi listrik. Jadi bukan untuk membantu orang miskin,” ujar Isa kepada awak media di Kompleks Kementerian Keuangan, Rabu 30 Agustus 2023.

Menurutnya, ini berbeda dengan anggaran bantuan sosial (bansos) maupun PKH (program keluarga harapan). Sejak awal subsidi motor listrik untuk mendorong hilirisasi sumber daya alam (SDA) hingga menjadi baterai, serta menciptakan energi ramah lingkungan.

Baca juga: 5 Rekomendasi Motor Listrik Murah, Harga Mulai Rp8 Jutaan

“Ini beda dengan bansos, beras, PKH. Jadi memang ini untuk membangun industri yang lebih ramah lingkungan, kita mendorong hilirisasi dari produk-produk SDA kita. Ini semacam untuk mendorong minat orang untuk beralih gaya hidupnya menggunakan energi yang lebih bersih untuk kemudian menciptakan industri yang bernilai tambah,” jelasnya.

Adapun, Kemenkeu menggelontorkan anggaran subsidi motor listrik baru dan konversi sebesar Rp7 triliun untuk tahun 2023 dan 2024. Anggaran tersebut diberikan kepada 1 juta unit motor listrik baru dan konversi dengan besaran Rp7 juta per unit.

Secara rinci, anggaran pemberian subsidi pada 2023 sebesar Rp1,75 triliun untuk 200 ribu motor listrik baru dan 50 ribu untuk motor listrik konversi. Sedangkan, di tahun 2024 angarananya sebesar Rp5,25 triliun bagi 600 ribu motor listrik baru dan 150 ribu motor listrik konversi.

Terbaru, pemerintah menetapkan kebijakan pemberian subsidi motor listrik melalui skema 1 KTP berlaku untuk 1 motor listrik baru.

Kebijakan ini sesuai dengan terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenperin No 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua.

Baca juga: Sepi Peminat, Pemerintah Mau Naikan Insentif Motor Listrik Jadi Rp10 Juta 

Isa pun mengungkapkan, anggaran untuk kebijakan baru tersebut sama saja dengan anggaran sebelumnya yaitu Rp7 triliun untuk 2023 dan 2024, perbedaannya hanya persyaratannya saja yang dipermudah.

“Jadi anggarannya sudah ada, anggarannya ya seperti yang sudah dipersiapkan sebelumnya, itu jadi perubahannya itu cuma dipersyaratan kalau anggarannya tetap,” ungkapnya. (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati

Bergabung dengan Infobanknews.com sejak April 2022. Lulusan Universitas Budi Luhur ini bertugas meliput isu ekonomi makro, moneter & fiskal, perbankan, hingga industri keuangan non-bank (IKNB).

Recent Posts

Biar Nggak Tekor, Ini Cara Atur THR dan Jaga Kesehatan saat Lebaran

Poin Penting THR menjadi momentum menata keuangan, mulai dari kewajiban, utang, tabungan, hingga perlindungan finansial.… Read More

2 hours ago

BI Tetap Siaga di Pasar Jaga Rupiah selama Libur Panjang Nyepi dan Idul Fitri

Poin Penting BI tetap siaga memantau rupiah selama libur Lebaran, termasuk melalui pasar offshore meski… Read More

4 hours ago

Dampak Perang Timur Tengah, BI Tarik Sinyal Penurunan Suku Bunga

Poin Penting BI tidak lagi memberi sinyal penurunan suku bunga akibat meningkatnya risiko global dari… Read More

5 hours ago

BSN Jalin Kerja Sama dengan Ekosistem Properti Syariah Indonesia

Kerjasama ini juga membuka ruang bagi pengembangan bisnis terutama inisiatf mendukung program pemerintah dalam pengembangan… Read More

5 hours ago

Porsi Pembiayaan Meningkat, Maybank Indonesia Perkuat Pembiayaan SME Syariah

Poin Penting PT Bank Maybank Indonesia Tbk memperkuat pembiayaan SME syariah sebagai pilar utama pengembangan… Read More

7 hours ago

Libur Panjang Nyepi dan Idul Fitri, Tarif LRT Jabodebek Dipatok Maksimal Rp10.000

Poin Penting PT Kereta Api Indonesia (Persero) menetapkan tarif maksimal LRT Jabodebek sebesar Rp10.000 selama… Read More

7 hours ago