Kemenkeu Salurkan Rp200 Triliun, LPS: Perkuat Likuiditas Bank

Jakarta – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) angkat suara mengenai suntikan likuiditas kepada bank Himbara senilai Rp200 triliun oleh Kementerian Keuangan, beberapa waktu lalu. 

Plt Ketua Dewan Komisioner LPS Didik Madiyono menyatakan, pihaknya mendukung langkah yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk memperkuat likuiditas perbankan.

“Kami tentu saja mendukung langkah dari Kementerian Keuangan untuk menyalurkan dana Rp200 triliun kepada perbankan untuk memperkuat likuiditas, ujarnya, dalam konferensi pers tingkat bunga penjaminan, di Jakarta, Senin, 22 September 2025.

Menurut Didik, hal utama terkait kebijakan ini yakni bisa mempengaruhi pergerakan tingkat bunga penjaminan.

“Ini bisa memengaruhi pergerakan tingkat bunga penjaminan tadi, karena likuiditas tadi karena persaingan mendapatkan bunga antar bank akan relative lebih rendah, tidak ketat lagi,” tambahnya.

Baca juga: Tok! LPS Pangkas Tingkat Bunga Penjamin Jadi 3,5 Persen

Lebih lanjut, dengan adanya penempatan dana tersebut, posisi tawar pemilik dana besar untuk mendikte suku bunga perbankan mungkin bisa berkurang.

Terkait adanya ekspansi ke sektor riill, menurut Didik, pekerjaan dari bankir sendiri yang harus menemukan sektor-sektor mana yang layak dibiayai. 

“Bagaimanapun kan dia harus melempar ke dalam penyaluran kredit,” ungkap Didik. 

Sebab, dengan adanya biaya pada dana yang ditempatkan itu, perbankan bakal menyalurkan dana tersebut pada penyaluran kredit untuk memperoleh surplus dari bunga. 

“Kami sih berharap pemberian kredit itu tetap berdasarkan asas-asas yang sehat, sehingga ke depan tidak menjadi NPL yang memberatkan kondisi keuangan bank,” pungkasnya.

Baca juga : Purbaya Jadi Menkeu, DPR Harus Segera Seleksi Pimpinan LPS  

Seperti diketahui, Kementarian Keuangan telah menyuntikkan dana senilai Rp200 triliun yang ditempatkan di Bank Indonesia kepada 5 bank Himbara, yakni BRI, BNI, Mandiri, BTN dan BSI.

Rinciannya, Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing menerima Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun dan BSI Rp10 triliun. (*)

Editor: Yulian Saputra