Jakarta–Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan penilaian kembali (revaluasi) aset kekayaan negara berupa barang milik negara (BMN). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, hal ini dimaksudkan agar nilai aset kekayaan Pemerintah Indonesia mencerminkan nilai keakuratan. Dirinya menjelaskan, sudah sejak 2010 Kemenkeu merasa perlu melakukan revaluasi terhadap aset.
“Metodenya pada 2007-2010 sendiri pada pertama kalinya melakukan revaluiasi aset, dimana pihaknya secara masif ke seluruh mendatangi seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L), dan dibuat setifikatnya. Kalau sekarang tidak banyak yang betul-betul harus ke lapangan. Tinggal membuat teknik jadi biayanya tidak besar. Program ini harus seefisien mungkin tetapi hasilnya akurat,” ujar Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selas 29 Agustus 2017.
Sri Mulyani menambahkan, revaluasi aset kali ini adalah update dari 2007-2010 tersebut. Dengan jangka waktu 10 tahun tidak divaluasi, nilai aset pasti sudah berubah.
“Valuasi tahun 2007 pasti naiknya sudah luar biasa, sehingga neraca pemerintah akan berisi. Reliable dari sisi asetnya dan utangnya dari neraca sehingga masyarakat tidak lihat utangnya saja. Semua lini dalam neraca harus kita kelola,” jelas dia.
Sri Mulyani menambahkan, pihaknya akan melakukan penilaian terhadap 934.409 item Barang Milik Negara (BMN) yang berupa 108.524 bidang tanah, 434.801 item gedung dan bangunan serta 391.084 item jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.
Revaluasi BMN ini sendiri akan berlangsung selama dua tahun (2017-2018) dengan melibatkan 313 tim penilai atau lebih kurang 900 pegawai.
Dalam Laporan Barang Milik Negara 2016 (audited), nilai BMN tercatat sebesar Rp2.188 triliun. BMN tersebut tersebar di 87 kementarian dan lembaga selaku pengguna BMN dengan sekitar 26.000 satuan kerja (satker) di bawahnya.
“Pada 2007, aset kita Rp229 triliun. Sesudah revaluasi BMN, maka pada 2010 nilai itu menjadi Rp1.244 triliun dan sekarang Rp2.188 triliun. Sisi aset dalam akun neraca yang terakhir sebesar Rp4.779 triliun,” tutup Sri Mulyani. (*)
Editor: Paulus Yoga
Bandung - PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) mengambil langkah agresif untuk mengatasi… Read More
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami pelemahan yang signifikan pada periode pekan lalu… Read More
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun… Read More
Jakarta — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemerintah untuk memberantas aktivitas… Read More
Jakarta - Rupiah diperkirakan akan mengalami penguatan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada hari ini, Senin, 18… Read More
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Laporan Surveillance Perbankan Indonesia (LSPI) triwulan II 2024… Read More