Ilustrasi - Pertumbuhan ekonomi Indonesia. (Foto: Istimewa)
Bogor – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024 akan mengalami peningkatan sebesar 5,2 persen.
Meskipun masih ada ketidakpastian global, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Kemenkeu, Abdurohman, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut dapat ditopang oleh inflasi yang terkendali dan efek pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Baca juga: Ekonom Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi RI Tahun Depan Capai 5,1 Persen
“Dari sisi domestik kita juga melihat beberapa upside, terutama tadi inflasi yang masih terkendali dari sisi demand domestik terutama dari pemilu, meskipun tadi sedikit memperlambat investasi namun dari sisi konsumsi biasanya mengalami kenaikan cukup signifikan,” ucap Abdurohman dalam Media Gathering di Bogor, 25 September 2023.
Menurutnya, dari Pemilu 2024 tersebut dapat menimbulkan dua dampak, di antaranya dampak langsung ke konsumsi pemerintah dan dampak tidak langsung ke konsumsi masyarakat.
“Jadi dampak langsungnya nanti akan masuk ke konsumsi pemerintah jadi komponen konsumsi pemerintah di PDB itu adalah menampung komponen belanja pemerintah yang sifatnya operasional, seperti belanja material atau belanja barang,” imbuhnya.
Di mana, lanjutnya, belanja pemerintah untuk Pemilu 2024 telah dianggarkan sebesar Rp11,52 triliun di tahun 2023 dan senilai Rp15,97 triliun pada tahun 2024.
Baca juga: Kenaikan Harga Beras Picu Inflasi, Ekonom Sarankan Pemerintah Lakukan Hal Ini
Adapun, pemilu juga bisa mendorong belanja bagi para calon legislatif yang nantinya dapat mengerek konsumsi lembaga non profit rumah tangga (LNPRT) dalam komponen produk domestik bruto (PDB), serta memberikan dampak tak langsung pada peningkatan konsumsi masyarakat.
“Jadi dengan itung-itungan itu kita bisa bayangkan dampaknya cukup besar, jadi efek dari downside risk global ini akan terkompensasi dari dampak positif dari domestik,” tutup Abdurohman. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More