Kemenkeu PD Ekonomi RI Tumbuh 5,4 Persen Lebih di 2025 dan 2026, Ini Sebabnya

Poin Penting

• Kemenkeu optimistis ekonomi RI tumbuh di atas 5% pada 2025-2026, dengan proyeksi APBN sekitar 5,4 persen atau lebih.
• Inflasi dijaga di level “comfortable” 2,5±1%, dinilai ideal untuk menjaga daya beli dan kepastian perencanaan bisnis.
• Stimulus dan kebijakan counter-cyclical jadi penopang utama, termasuk efisiensi belanja, program prioritas, serta respons terhadap perang dagang global.

Jakarta – Wakil Menteri Keuangan RI, Suahasil Nazara menyatakan optimismenya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk periode 2025, dan bahkan 2026. Suahasil optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pasa 2025 dan 2026 dapat melampaui 5 persen.

“Yang kita lihat bahwa pertumbuhan di atas 5 persen rasanya sesuatu yang bisa kita dapatkan di tahun 2025. Tahun 2026 rasanya juga akan lebih dari 5 persen. Kita di dalam APBN memikirkan sekitar 5,4 persen. Bahkan, lebih tinggi,” ujar Suahasil dalam acara CFO Club Indonesia: New Year’s Gathering 2026 di Hotel St Regis Jakarta, Kamis, 22 Januari 2026.

Baca juga: Catatan Akhir 2025, Kemenkeu Buka-Bukaan soal Kondisi Ekonomi Indonesia

Di samping itu, ia menerangkan, range inflasi Indonesia juga masih berada dalam rentang comfortable, yakni di kisaran 2,5+1 persen. Alias, tidak terlalu tinggi, tapi tidak terlalu rendah. Suahasil mengatakan, range inflasi yang berada di zona comfortable ini penting, guna memproyeksi revenue dan planning bisnis ke depan.

“Kalau terlalu rendah para CFO mikirin tentang berapa revenue-nya, berapa kenaikan harga dan sebagainya. Bila terlalu tinggi, membuat sulit untuk melakukan perencanaan planning dan sebagainya,” terangnya.

Optimisme ini tak bisa dipisahkan dari upaya kebijakan counter cylical yang dilakukan pemerintah. Suahasil mengingatkan kembali bagaimana perjalanan kebijakan pemerintah terkait perbendaharaan negara sepanjang 2025. Pada awal 2025, ia mengingatkan peserta yang hadir terkait bagaimana kebijakan efisiensi anggaran belanja pemerintah dilakukan.

Kala itu, Presiden Prabowo meminta kementerian atau lembaga (K/L) untuk memangkas anggaran, dengan nilai total Rp306 triliun. Di tengah pemangkasan itu, pihaknya harus bisa memastikan program-program prioritas pemerintah tetap berjalan.

“Termasuk program untuk ketahanan pangan, untuk kilirisasi sumber daya alam, untuk makan bergizi gratis. Lalu, ada sovereign wealth fund kita membentuk Danantara, yang dinamikanya juga kita lihat sampai sekarang,” bebernya.

Kemudian, masuk ke kuartal II 2025, intensitas perang dagang mulai bereskalasi. Pada kuartal ini, hampir negara-negara di dunia terkena tarif dari AS. Akibat tarif dagang yang mulai bereskalasi, semua negara, termasuk Indonesia, mulai memikirkan cara untuk menavigasikan diri di tengah tekanan perang tarif.

Paket stimulus berbasis konsumsi domestik mulai digalakkan lebih masif, seperti diskon transportasi, potongan tarif tol, penebalan bansos, bantuan subsidi upah, serta diskon iuran JKK 50 persen bagi pekerja di sektor padat karya.

“Kita melihat ini ada kemungkinan bahwa ekonominya akan terkena pressure, kena tekanan, maka kita mengeluarkan paket stimulus,” sebut Suahasil.

Baca juga: Rupiah Dibuka Menguat, Tekanan Geopolitik Masih Mengintai 

Memasuki kuartal III 2025, secercah harapan mulai terlihat dalam negosiasi tarif, di mana Indonesia berhasil menurunkan tarif yang dikenakan AS dari sebelumnya 32 persen ke 19 persen.

Akan tetapi, dari sisi internal, perekonomian Indonesia tengah diguncang oleh isu demonstrasi besar pada akhir Agustus 2025.

“Lalu, Q4 tekanan globalnya mereda. Prospek global ekonominya membaik. Ini bisa dilihat bahwa indeks PMI kita kembali naik di Oktober, November, dan Desember di atas angka 50, menunjukkan ekspansi dari dunia usaha masih terjadi,” tukas Suahasil. (*) Steven Widjaja