Membengkak Rp549 Triliun, Utang Pemerintah Capai Rp 4.416,37 Triliun
Jakarta–Rapat Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Keuangan, dalam hal ini Menteri Keuangan, Sri Mulyani menetapkan pemangkasan anggaran sebesar Rp363,60 miliar. Demikian Kementerian yang bermarkas di seputaran Lapagan Banteng itu memiliki anggaran Rp40,41 triliun.
“Dari total pagu anggaran Kemenkeu di APBN-P 2017 sebesar Rp40,77 triliun, efisiensi dengan self blocking yang kita lakukan sebesar Rp363,60 miliar,” jelas Sri Mulyani.
Ia menilai, efisiensi anggaran itu dilakukan setelah adanya evaluasi terhadap anggaran belanja pemerintahan. “Sudah beberapa tahun ini kita lakukan konsisten. Dari anggaran awal itu, kemungkinan masih ada sedikit lemak-lemak atau perencanaan yang belum optimal. Nah itu kita mantapkan lagi dengan ini,” katanya usai rapat kerja dengan DPR, di Kompleks DPR-RI, Jakarta, Selasa, 11 Juli 2017.
Sri Mulyani juga menambahkan, pemangkasan tersebut telah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang di semua Kementerian/Lembaga.
“Efisiensi atau penghematan belanja di Kemenkeu diarahkan pada belanja barang sesuai instruksi Presiden, yakni perjalanan dinas dan paket meeting, belanja operasional perkantoran, belanja jasa, dan lainnya,” tutupnya. (*)
Editor: Paulus Yoga
Poin Penting Pembiayaan UMKM BSI tembus Rp51,78 triliun hingga November 2025, dengan Rasio Pembiayaan Inklusif… Read More
Poin Penting Direktur Operasional Bank Mandiri, Timothy Utama, membeli 155 ribu saham BMRI senilai Rp744… Read More
Poin Penting ASII lanjutkan buyback saham dengan dana maksimal Rp2 triliun, dilaksanakan pada 19 Januari–25… Read More
Poin Penting OJK menemukan delapan pelanggaran serius yang merugikan lender, termasuk proyek fiktif, informasi palsu,… Read More
Poin Penting OCBC Sekuritas bermitra dengan Makmur untuk menghadirkan fitur investasi saham di platform Makmur… Read More
Oleh A.Y. Eka Putra, Pemerhati Ekonomi dan Perbankan PENEGAKAN hukum tindak pidana korupsi di sektor… Read More