Ilustrasi penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT/istimewa
Jakarta – Pemerintah kembali memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai mitigasi risiko pangan sebesar Rp200 ribu per bulan untuk periode Januari-Maret 2024. Meski demikian, anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp11,25 triliun ini, belum diketahui akan diambil dari relokasi anggaran mana.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Kacaribu mengatakan anggaran BLT tersebut sebagian besar berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Baca juga: Hore! Jokowi Bakal Cairkan Lagi BLT Rp200 Ribu Mulai Februari 2024
“Sebagian besar kan sudah ada di APBN, tapi ini kan memang ada beberapa perubahan-perubahan yang mungkin sifatnya merespons kondisi yang ada di masyarakt dan global,” kata Febrio saat ditemui awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin, 29 Januari 2024.
Meski demikian, anggaran yang disiapkan melalui APBN masih belum dipetakan untuk membiayai program BLT. Maka dari itu, pihaknya masih mencari atau mengotak-atik anggaran yang ada di APBN.
“Ini tentunya kita akan carikan, dan itu APBN-nya akan tetap bisa fleksibel dan ini tentunya bagian dari selalu strategi kita untuk mengelola APBN itu fleksibel jadi kita memang selalu siapkan seperti beberapa tahun terakhir,” ungkapnya.
Baca juga: Cara Cek Penerima dan Pencairan BLT El Nino Rp400 Ribu, Klik Linknya di Sini!
Lebih lanjut, Febrio mengatakan, bahwa APBN menjadi instrument penting yang digunakan sebagai shock absorber. Hal ini sebagai bentuk untuk mengantisipasi gejolak yang ada di masyarakat dalam melindungi perekonomian di Tanah Air.
“Kita selalu gunakan istilah shock absorber jadi kalau misal ada kebutuhan di masyarakat yang disebabkan gejolak yang kita lihat di pasar global APBN-nya bisa tetap siap,” tegasnya kembali. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Hashim Djojohadikusumo meraih penghargaan “Inspirational Figure in Environmental and Social Sustainability” berkat perannya… Read More
Poin Penting Mirae Asset merekomendasikan BBCA dan BMRI untuk 2026 karena kualitas aset, EPS yang… Read More
Poin Penting Indonesia menegaskan komitmen memimpin upaya global melawan perubahan iklim, seiring semakin destruktifnya dampak… Read More
Poin Penting OJK menerbitkan POJK 29/2025 untuk menyederhanakan perizinan pergadaian kabupaten/kota, meningkatkan kemudahan berusaha, dan… Read More
Poin Penting Sebanyak 40 perusahaan dan 10 tokoh menerima penghargaan Investing on Climate 2025 atas… Read More
Poin Penting IHSG ditutup melemah 0,09% ke level 8.632 pada 5 Desember 2025, meski beberapa… Read More