Kemenkeu Kucurkan Rp210,4 Triliun untuk Ketahanan Pangan 2026, Ini Rinciannya

Poin Penting

• Anggaran ketahanan pangan 2026 melonjak menjadi Rp210,4 triliun, naik dari outlook 2025 sebesar Rp159,7 triliun, menegaskan sektor ini tetap menjadi prioritas pemerintah
• Porsi terbesar Rp162,4 triliun diarahkan untuk peningkatan produksi pangan, termasuk subsidi pupuk, pengembangan lumbung pangan, hingga pencetakan sawah
• Cadangan, distribusi, dan konsumsi pangan diperkuat dengan anggaran Rp27,8 triliun, termasuk peningkatan stok Bulog, pembangunan pelabuhan perikanan, serta bantuan kerawanan pangan.

Karawang – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menegaskan bahwa ketahanan pangan tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Untuk tahun 2026, pemerintah menetapkan alokasi anggaran Rp210,4 triliun, naik signifikan dibanding outlook 2025 yang berada pada level Rp159,7 triliun.

Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman DJA Kemenkeu, Tri Budhianto, menjelaskan bahwa peningkatan ini diarahkan untuk memperkuat produktivitas pangan nasional, menjaga stabilitas harga, dan meningkatkan kesejahteraan petani serta nelayan.

“Di tahun 2026 kita juga ingin tetap mempertahankan yang kita harapkan dapat mendorong produktivitas, menjaga stabilitas harga, termasuk meningkatkan kesejahteraan petani dan petugas nelayan. Alokasinya sekitar Rp210,4 triliun,” ujarnya dalam Acara Kunjungan Kerja Media di Karawang, Selasa (9/12).

Baca juga: Kemenkeu Prioritaskan Ketahanan Pangan dalam APBN 2026

Menurutnya, kenaikan alokasi tersebut menjadi bukti bahwa ketahanan pangan masih menjadi prioritas utama pemerintah dalam struktur belanja negara.

Dari total anggaran tersebut, porsi terbesar dialokasikan untuk mendukung peningkatan produksi pangan, yakni Rp162,4 triliun. Anggaran ini mencakup subsidi pupuk sebesar 8,8 juta ton atau setara Rp46,9 triliun, serta pengembangan lumbung pangan dengan nilai Rp23,7 triliun, termasuk pencetakan sawah dan optimalisasi lahan seluas 550 ribu hektare.

Pemerintah juga menyiapkan bantuan alat dan mesin pertanian sebanyak 42,3 ribu unit, pengembangan kawasan padi seluas 2,6 juta hektare, hingga penyediaan benih dan indukan ternak sebanyak 137,6 juta ekor.

Selain itu, pembangunan dan perbaikan infrastruktur air seperti bendungan dan irigasi terus dilanjutkan, meliputi pembangunan 15 bendungan, irigasi seluas 212 ribu hektare, dan operasional pengelolaan sumber daya air senilai Rp19,1 triliun.

Program Kampung Nelayan Merah Putih juga menjadi bagian penting dengan alokasi Rp5,5 triliun untuk 250 kampung, serta program nasional 1.000 kampung yang mendapat jatah Rp1,2 triliun.

Tidak ketinggalan, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa turut berkontribusi besar dengan anggaran Rp50,7 triliun untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat daerah.

Sementara itu, anggaran untuk distribusi dan cadangan pangan ditetapkan sebesar Rp27,8 triliun. Salah satu fokus utamanya adalah penguatan cadangan pangan nasional melalui Bulog. Pemerintah menetapkan cadangan beras dan gabah sebanyak 3 juta ton, dengan nilai Rp22,7 triliun.

Upaya peningkatan kapasitas logistik pangan ini juga diperkuat melalui pembangunan lima unit pelabuhan perikanan serta perbaikan sarana prasarana pendukung lainnya.

Pada sisi konsumsi, pemerintah mengalokasikan Rp6,2 triliun, mencakup bantuan kerawanan pangan untuk 15,5 ribu orang, perluasan gerakan pangan murah kepada 38 kelompok masyarakat, serta program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang menyerap anggaran Rp5,8 triliun.

Baca juga: Viral Purbaya Usul MBG Diganti Uang, Kemenkeu: Hoaks!

Menurut Tri, intervensi konsumsi diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah potensi gejolak harga pangan.

Dia menambahkan bahwa pemerintah tidak hanya menargetkan pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri, melainkan mulai mendorong ekspor.

“Kalau tidak salah, target Kementerian Pertanian tahun depan itu kita sudah mulai ekspor beras. Jadi tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tapi juga mengekspor pangan ke luar negeri,” pungkasnya. (*) Alfi Salima Puteri