Kemenkeu Gelontorkan Rp3.842,7 Triliun untuk Belanja 2026, Utamakan Sektor Ini

Poin Penting

• Belanja APBN 2026 Rp3.842,7 triliun, difokuskan ke sektor prioritas seperti pangan, energi, MBG, pendidikan, dan UMKM.
• Anggaran MBG Rp335 triliun, naik enam kali lipat dari 2025 dan terbesar kedua setelah subsidi energi.
• Defisit APBN 2026 diperkirakan 2,68% PDB, didukung kenaikan pajak dan peran SWF Danantara.

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mempersiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di 2026. Disebutkan bahwa belanja pemerintah akan menghabiskan dana Rp3.842,7 triliun.

Menurut Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, anggaran untuk pemerintah pusat akan mencapai Rp3.149,7 triliun. Tahun 2026 ini, pemerintah pusat disebut akan lebih ekspansif dibanding 2025, namun tetap dalam posisi terukur.

“Kita ada peningkatan untuk sejumlah belanja yang memang diarahkan langsung penerimanya kepada masyarakat. Tentu ini semua diarahkan supaya perekonomian dan APBN menjadi fundamental dari (paket) stimulus,” bebernya dalam acara CFO Club Indonesia New Year’s Gathering, di Jakarta, Kamis, 22 Januari 2026.

Ada setidaknya 8 sektor unggulan yang menjadi prioritas pemerintah. Mereka adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis (MBG), pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi, dan UMKM, pertahanan semesta, serta hilirisasi investasi dan perdagangan global.

MBG, yang merupakan salah satu program unggulan pemerintah, akan memakan belanja Rp335 triliun, terbesar kedua di bawah subsidi energi yang mencapai Rp356,8 triliun. Angka ini melonjak sekitar 6 kali lipat dari belanja MBG di 2025, yang “hanya” Rp51,5 triliun.

Baca juga: Kemenkeu PD Ekonomi RI Tumbuh 5,4 Persen Lebih di 2025 dan 2026, Ini Sebabnya

Meski begitu, Suahasil kembali mengingatkan bahwa kini APBN tidak bekerja sendirian. APBN nanti akan ditopang oleh sovereign wealth fund (SWF) dalam bentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara).

“APBN sekarang tidak hanya bekerja sendirian. Sejajar dengan APBN, kita juga memiliki semacam sovereign wealth fund yang kita sebut Danantara, yang menggabungkan seluruh BUMN. Dan ini ibaratnya adalah semacam commercial arms dari republik,” ujarnya.

Berbeda dengan APBN yang bersumber dari pajak, uang Danantara berasal dari pembagian dividen perusahaan BUMN. Nantinya, dana ini diharapkan mampu mendukung Kemenkeu dalam menjalankan program strategis pemerintah.

“Tentu ini kita jadikan koordinasi yang besar, karena yang diperlukan oleh Republik kita adalah structural reform, yang harus bergerak (dan) dilakukan oleh 2 arms, (yaitu) arms budget dan arms-nya commercial yang state on enterprise itu,” kata Suahasil.

Baca juga: APBN 2025 Defisit 2,92 Persen, Wamenkeu Bilang Begini

Di sisi lain, Kemenkeu juga memperkirakan ada pertumbuhan 14,4 persen secara tahunan (yoy) dari pendapatan negara di 2026, menjadi Rp3.153, 6 triliun. Penghasilan pajak diproyeksi mencapai Rp2.693,7 triliun atau meningkat 22,95 persen (yoy).

Dengan demikian, Kemenkeu meramal defisit APBN pada 2026 ini yakni sebesar Rp689,1 triliun, atau sekitar 2,68 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia. (*) Mohammad Adrianto Sukarso