Kemenkeu Gandeng Jepang Bangun Pusat Studi UGM

Kemenkeu Gandeng Jepang Bangun Pusat Studi UGM

Ekonomi Jepang Kembali Jatuh Dalam Resesi
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on email
Share on linkedin

Jakarta – Kementerian Keuangan bersama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) melakukan perjanjian kerjasama pinjaman pembangunan pelabuhan Patimban dan pusat studi UGM di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Perjanjian tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan dan Chief Representative Japan International Cooperation Agency (JICA) Indonesia Office Naoki Ando yang menandatangani dua naskah perjanjian pinjaman (loan agreements) sejumlah JPY127,215 miliar, atau setara Rp15,2 triliun. Serta, penandatanganan tersebut disaksikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Senior Vice president JICA Shinya Ejima.

“Kedua Naskah Perjanjian Pinjaman tersebut yaitu pertama IP-576 senilai JPY8,309 miliar atau setara dengan Rp900 miliar untuk Pengembangan World Class University with Entrepreneurial Spirit di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan kedua IP-577 senilai JPY118,906 miliar atau setara dengan Rp14,3 triliun untuk Pembangunan Pelabuhan Patimban Fase 1,” jelas Sri Mulyani di Kantor Kementrian Keuangan, Jakarta, Rabu 15 November 2017.

UGM akan memanfaatkan dana pinjaman tersebut untuk membangun 10 learning centers di Yogyakarta dalam rangka memperkuat aktivitas pengembangan dan riset kerja sama dengan komunitas lokal dan industri, serta pengembangan sumber daya manusia di UGM.

Gedung yang akan dibangun akan dilengkapi dengan peralatan mutakhir untuk kepentingan pendidikan dan riset. Pembiayaan kegiatan ini memanfaatkan fasilitas pinjaman lunak tidak mengikat (untied) dari JICA dengan bunga floating sebesar JPY LlBOR +10 bps per tahun (dengan lower cap 0,1 persen dan upper cap 6,5 persen). Masa tenggang (grace period) pinjaman ini selama 7 tahun dan masa pengembalian (repayment period) 18 tahun, sehingga jangka waktu pinjaman (maturity) adalah 25 tahun.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memanfaatkan pinjaman tersebut untuk mengembangkan Pelabuhan Patimban di Subang Sebagai pelabuhan logistik bertaraf internasional.

“Pinjaman JICA IP-577 merupakan pinjaman tahap Pertama yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan jalan akses sepanjang 8.1 km, terminal baru, jembatan, dan back-up area pelabuhan,” jelas Sri Mulyani.

Pelabuhan baru Patimban akan menjadi alternatif bagi industri di area sekitarnya yang akan memperkuat aktivitas ekonomi dan jaringan logistik kelautan di wilayah metropolitan Jakarta. Pelabuhan baru Patimban ditargetkan untuk soft Opening pada Maret 2019.

Mengingat pembangunan pelabuhan tersebut akan banyak menggunakan teknologi Jepang. pinjaman untuk kegiatan ini memanfaatkan fasilitas Special Terms for Economic Partnership (STEP) dari JICA. Tingkat bunga menggunakan bunga tetap sebesar 0,1 persen per tahun dengan masa tenggang 12 tahun dan masa pembayaran kembali 28 tahun. Dengan demikian, jangka waktu pinjaman adalah 40 tahun.

Pemerintah Jepang telah memberikan bantuan pinjaman lunak kepada Pemerintah Indonesia sejak tahun 1958. Sebelum kedua pinjaman kegiatan tersebut ditandatangani, hingga Oktober 2017, pemerintah Indonesia telah memiliki 31 pinjaman kegiatan on-going (active loan agreement) yang berasal dari Pemerintah Jepang melalui JICA dengan nilai komitmen sebesar JP¥565,75 miliar atau setara dengan Rp69 triliun.

Kedua pinjaman baru tersebut menambah besaran nilai komitmen pinjaman kegiatan yang sudah ada dan memberi sinyal semakin kuatnya hubungan baik antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang yang terjalin cukup lama.(*)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Berita Pilihan

Segera Daftarkan Diri Anda Menjadi Kontributor di

Silahkan isi Form di bawah ini

[ultimatemember form_id=”1287″]