Membengkak Rp549 Triliun, Utang Pemerintah Capai Rp 4.416,37 Triliun
Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia yang saat ini tercatat US$357,5 miliar atau berkisar Rp4.900 triliun (kurs Rp13.700) per Januari 2018, diklaim dapat dilunasi oleh pemerintah. ULN Indonesia terus meningkat. Pada Januari 2018 ULN meningkat 10,3 persen (yoy).
Direktur Strategi dan Portfolio Pembiayaan Kemenkeu, Scheneider mengatakan, pelunasan ULN Indonesia sangat memungkinkan, namun bergantung pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang saat ini masih mengalami defisit. Terlebih, kondisi politik juga ikut berpengaruh terkait ULN ini.
“Bisa saja Indonesia bebas utang, asal APBN kita itu surplus. Masalahnya sekarang kan masih defisit. Dalam APBN juga ada keberpihakan politik dalam anggaran,” ujarnya di Jakarta, Kamis, 15 Maret 2018.
Kalaupun dalam beberapa tahun mendatang APBN Indonesia mengalami surplus, namun butuh waktu beberapa tahun untuk melunasi utang tersebut. Diilustrasikan, dengan utang sekitar Rp4.000 triliun, jika APBN surplus sekitar Rp450 triliun, maka butuh waktu 8-9 tahun untuk melunasi utang tersebut.
Baca juga: Utang Luar Negeri Naik Lagi Jadi US$357,5 Miliar
“Harus dikelola baik. Misal, pengelolaan utang sederhananya pinjam Rp4.000 triliun, kalau enggak dikelola enggak bisa bayar,” ucapnya.
Kendati demikian, menurut dia, kemungkinan utang Indonesia terus bertambah masih memungkinkan dalam beberapa tahun ke depan. Hal tersebut dikarenakan Indonesia masih menjadi negara berkembang yang butuh banyak pendanaan untuk pembangunan ekonominya, khususnya dari sisi infrastruktur.
Namun begitu, lanjut dia, dengan adanya utang ini, dirinya mewakili pemerintah menjamin keamanan utang luar negeri ini. Oleh sebab itu, dirinya berpesan kepada masyarakat untuk tidak terlalu mengkhawatirkan utang Indonesia saat ini. Menurutnya, pemerintah Indonesia akan mengelola utang dengan cukup baik.
“Sederhananya kalau kita punya penghasilan Rp40 juta per bulan, kemudian kita punya utang dengan cicilan Rp6 juta per bulan itu kan masih kecil, jadi ini hanya persoalan pengeloaan. Jadi jangan terlalu dikhawatirkan. Harus kelola utang. Pastinya utang ini aman,” tutupnya. (*)
Poin Penting OJK menunjuk Bank Kalsel sebagai Bank Devisa sejak 31 Desember 2025 dengan masa… Read More
Poin Penting Presiden Prabowo mendorong riset kampus berorientasi hilirisasi dan industri nasional untuk meningkatkan pendapatan… Read More
PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) berkolaborasi dengan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menghadirkan… Read More
Poin Penting Pengawasan OJK disorot DPR karena platform Dana Syariah Indonesia (DSI) masih dapat diakses… Read More
UOB Plaza yang berlokasi di distrik bisnis Jakarta, telah menerima sertifikat dan plakat GREENSHIP Existing… Read More
Poin Penting Pembiayaan UMKM BSI tembus Rp51,78 triliun hingga November 2025, dengan Rasio Pembiayaan Inklusif… Read More