Membengkak Rp549 Triliun, Utang Pemerintah Capai Rp 4.416,37 Triliun
Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia yang saat ini tercatat US$357,5 miliar atau berkisar Rp4.900 triliun (kurs Rp13.700) per Januari 2018, diklaim dapat dilunasi oleh pemerintah. ULN Indonesia terus meningkat. Pada Januari 2018 ULN meningkat 10,3 persen (yoy).
Direktur Strategi dan Portfolio Pembiayaan Kemenkeu, Scheneider mengatakan, pelunasan ULN Indonesia sangat memungkinkan, namun bergantung pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang saat ini masih mengalami defisit. Terlebih, kondisi politik juga ikut berpengaruh terkait ULN ini.
“Bisa saja Indonesia bebas utang, asal APBN kita itu surplus. Masalahnya sekarang kan masih defisit. Dalam APBN juga ada keberpihakan politik dalam anggaran,” ujarnya di Jakarta, Kamis, 15 Maret 2018.
Kalaupun dalam beberapa tahun mendatang APBN Indonesia mengalami surplus, namun butuh waktu beberapa tahun untuk melunasi utang tersebut. Diilustrasikan, dengan utang sekitar Rp4.000 triliun, jika APBN surplus sekitar Rp450 triliun, maka butuh waktu 8-9 tahun untuk melunasi utang tersebut.
Baca juga: Utang Luar Negeri Naik Lagi Jadi US$357,5 Miliar
“Harus dikelola baik. Misal, pengelolaan utang sederhananya pinjam Rp4.000 triliun, kalau enggak dikelola enggak bisa bayar,” ucapnya.
Kendati demikian, menurut dia, kemungkinan utang Indonesia terus bertambah masih memungkinkan dalam beberapa tahun ke depan. Hal tersebut dikarenakan Indonesia masih menjadi negara berkembang yang butuh banyak pendanaan untuk pembangunan ekonominya, khususnya dari sisi infrastruktur.
Namun begitu, lanjut dia, dengan adanya utang ini, dirinya mewakili pemerintah menjamin keamanan utang luar negeri ini. Oleh sebab itu, dirinya berpesan kepada masyarakat untuk tidak terlalu mengkhawatirkan utang Indonesia saat ini. Menurutnya, pemerintah Indonesia akan mengelola utang dengan cukup baik.
“Sederhananya kalau kita punya penghasilan Rp40 juta per bulan, kemudian kita punya utang dengan cicilan Rp6 juta per bulan itu kan masih kecil, jadi ini hanya persoalan pengeloaan. Jadi jangan terlalu dikhawatirkan. Harus kelola utang. Pastinya utang ini aman,” tutupnya. (*)
Poin Penting Pemkab Serang resmi memindahkan RKUD ke Bank Banten, ditandai penandatanganan PKS pada 9… Read More
Bank Muamalat Indonesia mencatat kinerja yang solid untuk layanan cash management system bernama Muamalat Digital… Read More
Poin Penting BTN telah menyalurkan KUR Rp2,72 triliun hingga Maret 2026, didominasi KUR kecil (75%)… Read More
Poin Penting BTN telah menyalurkan 6 juta unit KPR sejak 1976 hingga April 2026 dengan… Read More
Poin Penting ALTO luncurkan ASKARA Connect dan ASKARA Collab untuk mengintegrasikan pemantauan, pengelolaan, dan analisis… Read More
Poin Penting optimistis pertumbuhan KPR tetap positif dalam 3–5 tahun ke depan, dengan target peningkatan… Read More