Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajukan pagu anggaran Kementerian senilai Rp43,19 triliun kepada Komisi XI DPR-RI untuk tahun 2022 mendatang dalam RAPBN 2022. Nilai anggaran ini tercatat lebih rendah dibandingkan pagu anggaran tahun 2021 yang senilai Rp46 triliun.
“Tahun depan kami usulkan pagu indikatif sebesar Rp43,19 triliun sudah termasuk BLU (Badan Layanan Umum),” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis 10 Juni 2021.
Adapun anggaran tersebut akan digunakan untuk lima program utama yakni program kebijakan fiskal Rp27,42 miliar, program pengelolaan penerimaan negara sebesar Rp3,21 triliun, program pengelolaan belanja negara sebesar Rp18,38 miliar.
Selain itu, terdapat anggaran Rp144 miliar yang diarahkan untuk program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko; serta program kelima adalah dukungan manajemen sebesar Rp39,79 triliun.
Sementara itu, usulan pagu ini bersumber dari rupiah murni sebesar Rp33,63 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp7,09 triliun serta Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp9,56 triliun.
“Demikian kami sampaikan, mohon perkenan pimpinan dan anggota dewan untuk dapat menyetujui usulan pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun 2022,” pungkas Sri Mulyani. (*)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting Pengawasan OJK disorot DPR karena platform Dana Syariah Indonesia (DSI) masih dapat diakses… Read More
UOB Plaza yang berlokasi di distrik bisnis Jakarta, telah menerima sertifikat dan plakat GREENSHIP Existing… Read More
Poin Penting Pembiayaan UMKM BSI tembus Rp51,78 triliun hingga November 2025, dengan Rasio Pembiayaan Inklusif… Read More
Poin Penting Direktur Operasional Bank Mandiri, Timothy Utama, membeli 155 ribu saham BMRI senilai Rp744… Read More
Poin Penting ASII lanjutkan buyback saham dengan dana maksimal Rp2 triliun, dilaksanakan pada 19 Januari–25… Read More
Poin Penting OJK menemukan delapan pelanggaran serius yang merugikan lender, termasuk proyek fiktif, informasi palsu,… Read More