Kemendes PDTT Gandeng BNI Wujudkan Smart Office

Jakarta – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggandeng PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI dalam mewujudkan Smart Office di lingkungan kerjanya.

Smart Office yang dibangun di lingkungan kerja Kemendes PDTT ini merupakan sebuah konsep kantor yang selalu terkoneksi, cashless, dan paperless dengan dukungan perangkat dan solusi Teknologi Informatika (TI) dalam semua fungsinya. Dukungan tersebut mulai dari fungsi keuangan, kepegawaian atau Sumber Daya Manusia (SDM), hingga Administrasi atau Reporting.

Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo menyampaikan bahwa pada saat perubahan zaman berlangsung secara cepat, khususnya pada era revolusi industri 4.0 saat ini, diperlukan kecepatan untuk membuat keputusan.

Tahun 2050 Indonesia dinilainya bisa menjadi negara dengan ekonomi ke-4  terbesar di dunia. Namun itu baru perhitungan matematis, bisa tidaknya tercapai tergantung pada kecepatan Indonesia dalam menggerakan ekonominya dan mengurangi kesenjangan sosial. Ada 30.000 desa yang tertinggal. Oleh karena itu misi Presiden untuk membangun Indonesia mulai dari pinggir adalah kunci mengurangi kesenjangan itu.

Kemendes menjadi memiliki posisi strategis untuk menentukan Indonesia itu akan menjadi negara yang memiliki kesenjangan tinggi atau rendah. Untuk itu Smart Office BNI ini adalah salah satu cara mengarah ke kecepatan bertindak, sehingga pelayanan terhadap desa-desa bisa lebih akurat dan cepat.

Baca juga: BNI Ajak Mitra Binaan Ikut Pameran di Tokyo

“Smart Office ini terwujud karena dukungan penuh oleh BNI sebagai bank mitra utama kami, dan kami berharap implementasi Smart Office ini dapat segera ditiru juga oleh Kementerian dan Lembaga lainnya, guna mendukung transparansi pemerintahan, serta digitalisasi transaksi pada kementerian atau lembaga,” ujar Eko di Jakarta, Rabu, 1 Agustus 2018.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi,  mengatakan, Smart Office dibangun untuk mempercepat reformasi birokrasi di lingkungan Kemendes PDTT, dimana hal utama yang harus dilakukan adalah membenahi tata kelola perkantoran.

Tujuannya adalah agar kinerja meningkat karena adanya peningkatan efektifitas dan transparansi. Apalagi sebagai kementerian yang merupakan gabungan dari 3 kementerian sebelumnya, banyak tantangan untuk menyatukan tata kelolanya.

“Kami berterimakasih pada BNI yang secara all out menyiapkan sebuah smart office di Kemendes PDTT. Antara lain Sistem Informasi Kepegawaian dimana mulai absensi pegawai hingga  tunjangan kinerja disinergikan. Selain itu ada juga sistem transaksi yang cashless. Sekarang 1.700 Kartu Multifungsi BNI telah disebarkan untuk pegawai Kemendes PDTT,” ujarnya.

Wakil Direktur Utama BNI, Herry Sidharta menambahkan, BNI mendukung penuh inisiasi Menteri Desa dengan menyediakan beberapa solusi yang dibangun BNI sebagai satu kesatuan yang lengkap dalam produk Smart Office.

Solusi tersebut adalah implementasi Kartu Pegawai Kemendes PDTT yang dibuat sebagai Kartu Combo atau Kartu Multi Fungsi (KMF).

“Kartu ini berfungsi sebagai Akses masuk Gate Parkir di lingkungan Kantor Kemendes PDTT, Akses masuk ke Gedung Kementerian Desa,  Alat Pembayaran di Kantin Kemendes PDTT, serta menjadi Alat Pembayaran berbagai Moda transportasi (Busway atau Commuter Line) dan gerbang tol,” tambah Herry. (*)