News Update

Kemenaker Gandeng BNI Luncurkan Program Desa Migran Produktif

Pembentukan Desmigratif merupakan salah satu solusi terbaik dan bentuk kepedulian dalam upaya meningkatkan pelayanan perlindungan kepada CTKI/TKI dan anggota keluarganya yang bersifat terkoordinasi dan terintegrasi antar kementerian/lembaga.

Sejalan dengan program pemerintah melalui kerja sama dengan BNP2TKI dalam penyediaan Service Keuangan Inklusif bagi TKI (SAKU TKI), Rumah Desmigratif juga akan dijadikan sebagai Agen 46. Agen46 merupakan bentuk konkrit dukungan BNI terhadap program peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang digagas Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Agen46 menjadi kepanjangan tangan BNI dalam memberikan layanan perbankan kepada masyarakat yang menetap di lokasi-lokasi yang jauh dari outlet atau fasilitas perbankan. Kini CTKI arau TKI yang baru pulang dari luar negeri pun bisa menjadi Agen46 BNI. Saat ini, BNI telah mengoperasikan lebih dari 50.000 Agen46 di seluruh Indonesia.

Calon TKI pada saat pelatihan dan sebelum berangkat dapat membuka rekening BNI yaitu Kartu Pekerja Indonesia di Rumah Desmigratif. Selain pembukaan rekening BNI juga akan menyediakan layanan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) TKI, transaksi pengiriman uang dan pembayaran iuran asuransi.

Jumlah TKI tumbuh yang terus meningkat setiap tahunnya menjadi potensi bisnis bagi BNI. Jumlah TKI sejak tahun 2011 hingga 2017 (Maret) adalah 3,6 Juta orang di luar negeri. Volume transaksi dari TKI ke Indonesia mencapai rata-rata Rp9,6 triliun per bulan. BNI sebagai bank dengan kantor cabang terbanyak di luar negeri merupakan salah satu bank utama dalam pelayanan remittansi ini.

Corporate Secretary BNI Kiryanto menambahkan, kerja sama BNI dengan Kemenaker ini merupakan hasil pengembangan dari kesepakatan sebelumnya. Nota Kesepahaman antara Kemenaker dan BNI tentang Penggunaan Jasa Perbankan di Kementerian Ketenagakerjaan telah dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2016.

Selanjutnya, pada 27 Desember 2016 dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Dirjen Binapenta & PKK
Kemnaker dengan BNI untuk mengatur Penerimaan Pembayaran dana Kompensasi Penggunaan TKA melalui sistem informasi
PNBP online dan Pemberdayaan Desa Migran Produktif melalui jasa layanan perbankan yang terintegrasi. (*)

Page: 1 2

Paulus Yoga

Recent Posts

Konflik AS-Iran Tekan Biaya Logistik, ALFI Minta Regulasi KBLI Dievaluasi

Poin Penting ALFI mendesak pemerintah melakukan harmonisasi regulasi KBLI 2025 karena dinilai memicu inefisiensi dan… Read More

6 hours ago

Jurus PKSS Jaga Pertumbuhan Bisnis di Tengah Disrupsi Industri Jasa Alih Daya

Poin Penting PKSS menargetkan pertumbuhan dengan memperluas pasar di luar BRI Group, membidik total 360… Read More

7 hours ago

Bos BTN Laporkan Penurunan NPL Konstruksi di Bawah 10 Persen

Poin Penting NPL konstruksi BTN menurun ke bawah 10%, dari sebelumnya sekitar 26%, dengan target… Read More

7 hours ago

IHSG Berbalik Ditutup Menguat 0,39 Persen, Mayoritas Sektor Hijau

Poin Penting IHSG ditutup menguat 0,39% ke level 7.307,58 pada perdagangan 9 April 2026. Mayoritas… Read More

7 hours ago

Purbaya Ungkap Pengadaan Motor Listrik untuk SPPG Sempat Lolos Meski Ditolak

Poin Penting Menkeu Purbaya akui miskomunikasi, sebagian pengadaan motor listrik untuk SPPG ternyata sempat disetujui.… Read More

8 hours ago

Tak Perlu Ribet Tukar Uang, Belanja di Korea Selatan Kini Cukup Scan QR Livin’ by Mandiri

Poin Penting Livin’ by Mandiri hadirkan QR antarnegara di Korea Selatan, memungkinkan transaksi QRIS tanpa… Read More

8 hours ago