Triwulan IV-2018, Defisit Transaksi Berjalan Naik Lagi Jadi USD9,1 Miliar
Jakarta– Bank Indonesia (BI) terus berupaya meningkatkan tata kelola di pasar Surat Berharga Komersial (SBK) salahsatunya melalui pengaturan SBK dalam bentuk scripless (tanpa naskah) atau pencatatan kepemilikan SBK pada lembaga penatausaha yang tersentralisasi (central custody) yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Deputi Gubernur BI Destry Damayanti menyebut, upaya tersebut guna mendorong Surat Berharga Komersial (SBK) sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi korporasi tidak hanya BUMN namun perusahaan swasta lainnya.
“Kenapa SBK mau didorong untuk diterbitkan kembali, satu untuk pendalaman pasar keuangan. Kami kekurangan referensi yang instrumen jangka pendek,” kata Destry di Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Rabu 25 September 2019.
Selain itu, BI dengan seluruh lembaga terkait juga berupaya meningkatkan perlindungan investor yang dilakukan dengan mengatur kewajiban keterbukaan informasi dari korporasi penerbit SBK kepada investor serta kewajiban pemenuhan peringkat minimum dari SBK yang akan diterbitkan.
SBK adalah surat berharga yang diterbitkan oleh korporasi nonbank berbentuk surat sanggup (promissory note) dan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun yang terdaftar di Bank Indonesia. SBK menjadi salah satu instrumen pasar uang yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai alternatif pembiayaan oleh korporasi nonbank.
Untuk mendorong penerbitan dan transaksi instrumen SBK, BI telah melakukan penyempurnaan ketentuan dalam upaya meningkatkan tata kelola penerbitan, mekanisme transaksi, penyelesaian transaksi, pencatatan dan penatausahaan instrumen.
Ke depan, Bank Indonesia akan terus berkoordinasi dengan otoritas terkait dan pelaku pasar, serta melakukan edukasi kepada potential issuer untuk mendorong pengembangan pasar SBK. (*)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting Konflik Iran–AS–Israel memicu lonjakan harga minyak dunia hingga di atas USD100 per barel.… Read More
Oleh Paul Sutaryono KINI pemerintah sedang menggodok Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang demutualisasi bursa efek.… Read More
Poin Penting Amartha meluncurkan Amartha Empower, portal donasi, zakat, dan sedekah untuk memperluas pemberdayaan ekonomi… Read More
Poin Penting: Jasa Marga menyediakan akses CCTV di ruas tol yang dapat dipantau real-time melalui… Read More
Poin Penting Presiden Prabowo Subianto menegaskan batas defisit APBN 3 persen dari PDB tetap dipertahankan.… Read More
Poin Penting Pertamina mengimbau masyarakat tidak melakukan panic buying BBM karena dapat mengganggu distribusi energi.… Read More