Moneter dan Fiskal

Kembalikan Kepercayaan Publik, Menkeu Rombak Pejabat Pajak

Jakarta – Viralnya oknum pejabat pajak yang pamer harta baru-baru ini, membuat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kebakaran jenggot. Publik merasa kecewa, bahkan sebagian ada yang menyerukan enggan bayar pajak dan lapor Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan.

Demi mengembalikan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani merobak jajaran pimpinan pajak. Perombakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 107/KMK.01/2023 tentang Mutasi dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 109/KMK.01/2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkungan Kementerian Keuangan.

Menkeu melantik dua pejabat Pimpinan Tinggi Madya (pejabat eselon I), 17 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat eselon II), serta 7 pejabat pada Komite Pengawas Perpajakan. 

Menkeu meminta kepada jajaran pejabat yang dilantik tersebut untuk kembali membangun kepercayaan publik terhadap Kemenkeu. Ini merupakan pekerjaan yang harus terus dilakukan secara berkesinambungan.

“Ini adalah suatu pekerjaan yang terus-menerus tak pernah putus, karena kepercayaan adalah sesuatu yang memang harus dijaga serta tidak boleh dikhianati atau dicederai oleh siapapun.” kata Sri Mulyani dikutip, Sabtu, 18 Maret 2023.

Menkeu juga menginstruksikan kepada para pejabat tersebut, serta seluruh pegawai di semua unit dan posisi Kemenkeu, agar menjaga martabat, kehormatan, dan kepercayaan masyarakat terhadap Kemenkeu sebagai institusi yang berintegritas. 

“Saya minta komitmen Anda semuanya untuk menjaga dan membangun reputasi Kemenkeu, berteman secara profesional, menjadi pemimpin yang bisa diandalkan dan jangan mengecewakan kepercayaan publik, kepercayaan Kemenkeu, dan juga pertanyaan dari seluruh stakeholders kita,” tegas Menkeu. 

Berikut ini nama-nama pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang dilantik: 

1. Teguh Budiharto sebagai Direktur Peraturan Perpajakan II

2. Neilmaldrin Noor sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II

3. Max Darmawan sebagai Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I

4. Poltak Maruli John Liberty Hutagaol sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban SDM

5. Dwi Astuti sebagai Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

6. Darmawan sebagai Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II

7. Etty Rachmiyanthi sebagai Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi

8. Sigit Danang Joyo sebagai Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I

9. Heru Narwanta sebagai Kepala Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara

10. Arif Mahmudin Zuhri sebagai Kepala Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara

11. Nurbaeti Munawaroh sebagai Kepala Kanwil DJP Bali.(*)

Galih Pratama

Recent Posts

Prospek Saham 2026 Positif, Mirae Asset Proyeksikan IHSG 10.500

Poin Penting Mirae Asset menargetkan IHSG 2026 di level 10.500, meski tekanan global dan data… Read More

4 hours ago

Pembiayaan Emas Bank Muamalat melonjak 33 kali lipat

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatat kinerja positif pada pembiayaan kepemilikan emas syariah melalui produk… Read More

5 hours ago

Rosan Mau Geber Hilirisasi Kelapa Sawit dan Bauksit di 2026

Poin Penting Realisasi investasi hilirisasi 2025 mencapai Rp584,1 triliun, tumbuh 43,3 persen yoy dan menyumbang… Read More

5 hours ago

Avrist General Insurance Resmikan Kantor Baru, Bidik Pertumbuhan Dua Digit 2026

Poin Penting Avrist pindah kantor pusat ke Wisma 46 untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Target pertumbuhan… Read More

6 hours ago

Dana Pemerintah di Himbara Minim Dampak, Ekonom Beberkan Penyebabnya

Poin Penting Penempatan dana Rp276 triliun di bank pelat merah dinilai tidak signifikan mendorong perekonomian,… Read More

7 hours ago

Gita Wirjawan: Danantara Bakal Jadi Magnet WEF 2026

Poin Penting Gita Wirjawan menilai kehadiran BPI Danantara di WEF 2026 berpotensi menjadi magnet utama… Read More

8 hours ago