Jakarta — Sri Mulyani sudah dipastikan kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) pada periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk lima tahun ke depan. Dengan begitu, optimalisasi anggaran negara masih menjadi tugas rumah Sri Mulyani.
Hal tersebut disampaikan Ekonom Indef Enny Sri Hartati saat menghadiri diskusi Visi mengenai Mencermati Kabinet Jokowi Jilid Dua di Jakarta. Dirinya sendiri memandang sosok Sri Mulyani masih sangat mempuni untuk mengemban tugas Menteri Keuangan.
“Bu Sri mulyani lebih bagus di posisi Menteri Keuangan. Ini tentu akan memberikan sinyal positif pada pasar karena posisi tersebut diisi oleh profesional,” kata Enny di Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2019.
Enny menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan masih akan ditopang oleh konsumsi masyarakat. Dengan begitu, optimalisasi belanja negara dan stimulus fiskal kepada masyarakat masih perlu dilakukan Pemerintah di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Persoalan manajemen viskal yang menjadi krusial memerlukan peran menkeu yang profesional, tidak hanya menjaga fiskal, namun belanja negara harusnya menjadi stimulus pemompa darah kegiatan ekonomi,” tukas Enny.
Sebelumnya, Sri Mulyani terlihat mendatangi istana kepresidenan pada Selasa siang (22/10) guna menghadiri panggilan Presiden Jokowi untuk kesiapannya menjadi bagian dari kabinet. Usai menghadiri pertemuan, Sri Mulyani menyebut telah diminta untuk kembali menjabat Menteri Keuangan.
“Presiden meminta saya menyampaikan ke media, beliau menugaskan saya tetap menjadi menteri keuangan,” kata Sri Mulyani di Istana Negara (22/10). (*)
Editor: Paulus Yoga
Oleh Wilson Arafat, Bankir senior, Spesialisasi di bidang GRC, ESG, dan Manajemen Transformasi MEMASUKI 2026,… Read More
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More