Jakarta – Indonesia saat ini masih terjebak dalam kategori negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Hal ini sejalan dengan produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia yang masih sebesar US$3.927 atau sekitar Rp56 juta per kapita per tahun di 2018.
Dengan angka pendapatan per kapita tersebut, Indonesia perlu waspada agar bisa keluar dari kategori negara middle income trap. Untuk itu, menurut Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nawir Messi, Indonesia perlu menggenjot pertumbuhan ekonominya diatas 6 persen.
Dirinya menyarankan, jangan sampai pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan, seperti yang dialami Argentina. Jika demikian, maka akan selamanya Indonesia bakal terjebak terus di dalam kategori negara berpendapatan menengah. Kondisi ini tentu akan menghambat Indonesia untuk bisa menjadi negara maju.
“Jangan sampai yang terjadi di Argentina terjadi di kita, jangan sampai juga terjerat di middle income trap kita,” ujarnya di Jakarta, Kamis, 7 Februari 2019.
Dia mengungkapkan, agar Indonesia menjadi negara dengan berpendapatan tinggi, maka perlu banyak reformasi kebijakan ekonomi yang harus dilakukan agar Indonesia menjadi negara maju. Indonesia juga perlu menggenjot pertumbuhan ekonominya ke level 7 persen, dan mempertahankannya sampai tahun 2030.
“Kita makin menjauhi pertumbuhan ekonomi tinggi. Bahkan, kemarin yang diumumkan BPS tidak menunjukkan kecenderungan naik, atau ke angka 6 persen,” ucapnya.
Lebih lanjut dirinya menyarankan, bahwa Indonesia perlu menggenjot investasi, apabila ingin meningkatkan pertumbuhan ekonominya sekaligus pendapatan per kapita. Indonesia, kata dia, perlu menggenjot pertumbuhan investasi di angka 43 persen apabila ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 7 persen.
Namun demikian, tambah dia, realisasi investasi yang mengalami perlambatan pertumbuhan, akan semakin mempersulit mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Di mana, pada 2018, realisasi investasi Indonesia hanya tumbuh 4,1 persen, turun drastis dibanding tahun sebelumnya, yang tumbuh 16,4 persen.
“Kita butuh lonjakan investasi sekitar 14 persen untuk ekonomi tumbuh 6 persen. Tapi kalau kita ingin menggenjot pertumbuhan ekonomi ke 7,5 persen, maka kita butuh lonjakan sekitar 43 persen,” tutupnya. (*)
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang… Read More
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan proses pengembangan kegiatan usaha bullion atau usaha yang berkaitan dengan… Read More
Jakarta - PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) mengoptimalkan fasilitas digital banking yang dimiliki sebagai alternatif… Read More
Jakarta - Menjelang libur dan cuti bersama perayaan Natal 2024, indeks harga saham gabungan (IHSG)… Read More
Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza menyatakan dukungannya terhadap kenaikan Pajak Pertambahan… Read More
Jakarta – Presiden Direktur PT Rintis Sejahtera, Iwan Setiawan, kembali dinobatkan sebagai salah satu Top… Read More