Kejar Thailand, Prabowo Ingin Rasio Pajak Indonesia Capai 16 Persen

Jakarta – Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus calon presiden (capres) Prabowo Subianto mengatakan dirinya ingin meningkatkan rasio pajak Indonesia mencapai 16 persen. Diketahui, saat ini rasio pajak sebesar 10,21 pesen di akhir tahun 2023.

Prabowo berharap Indonesia bisa menyusul Thailand, Malaysia, Vietnam dan Kamboja yang bisa mencapai rasio pajak dikisaran 16 persen.

“Thailand bisa mencapai rasio pajak 16 persen. Kalau Malaysia bisa, kalau Vietnam bisa, kalau Kamboja bisa, kenapa Indonesia tidak bisa,” ujar Prabowo dalam Mandiri Investment Forum 2024, Selasa, 5 Maret 2024.

Baca juga: Penerimaan Pajak Capai Rp149,25 Triliun, Sektor Ini Setorannya Paling Banyak

Dia pun menjelaskan bahwa untuk menaikan rasio pajak bukan semata-mata juga ikut menaikan nilai atau besaran pajak yang dipungut kepada wajib pajak, namun hanya memperlebarnya.

“Itulah pertanyaan saya kepada semua pengelola ahli ekonomi tolong jangan dalam artian kita harus menaikan pajak, tidak. Kita harus memperlebar pajaknya,” jelasnya.

Menurutnya, menaikan rasio pajak sebesar 16 persen untuk Indonesia akan bisa dicapai.

“Ini bisa dilakukan jika dari 10 persen kita bisa naikkan menjadi 16 persen seperti Thailand 6 persen dari PDB yang sebesar USD1.500 miliar itu sangat signifikan kan? Ini sekitar USD90 miliar,” katanya.

Saat ini, tambah Prabowo, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki rasio belanja pemerintah terhadap PDB terendah sekitar 15,5 persen dan rasio utang terhadap PDB juga terendah yang berada di kisaran 39 persen.

Baca juga: Hingga Januari 2024, DJP Kantongi Pajak Digital Rp17,46 Triliun

“Jadi, saat ini Indonesia berada di bawah batas wajib pinjaman sebesar 3 persen. Defisit kita terhadap PDB, saat ini kita belum mencapai angka 2 persen,” tambahnya.

Capres nomor urut 02 ini pun memproyeksikan bahwa defisit APBN hanya mencapai 2,6-2,8 persen.

“Jadi saya harus sekali lagi memuji semua pengelola ekonomi dan pengelola fiskal pada pemerintahan ini dan pemerintahan sebelumnya,” ungkapnya. (*)

Editor: Galih Pratama