Jakarta — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) ikut serta menyalurkan pembiayaan untuk Program 35.000 Mega Watt (MW) secara sindikasi. Kali ini, kredit BNI disalurkan untuk membiayai Proyek Transmisi dan Gardu Induk Jawa Bagian Tengah bagi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dengan Maksimum Kredit mencapai Rp4,5 Triliun. Porsi BNI dalam pembiayaan sindikasi tersebut mencapai Rp1,1 triliun.
Pembiayaan sindikasi tersebut ditandai dengan Penandatanganan Perjanjian Kredit antara Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto dengan Direktur Bisnis Korporasi BNI Putrama Wahju Setyawan serta direktur bank peserta sindikasi lainnya di Jakarta, Rabu (14/11). Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Direktur Utama PLN Sofyan Basir dan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, dan Perhubungan Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah.
Putrama Wahju Setyawan menuturkan, Program 35.000 MW untuk Proyek Transmisi dan Gardu Induk Jawa Bagian Tengah ini memiliki total nilai proyek sebesar Rp5,4 triliun dan mendapatkan Penjaminan Pemerintah. Proyek Transmisi dan Gardu Induk ini terdiri atas pembangunan Transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV, Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV, dan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 500 kV.
Setelah seluruh proyek ini tuntas maka diharapkan akan semakin mendekatkan Indonesia terhadap pasokan listrik 35.000 MW, sehingga Target Rasio Elektrifikasi sebesar 99 persen pada tahun 2022 dapat dikejar.
“Dalam pembiayaan sindikasi ini, BNI berperan sebagai Joint Mandated Lead Arranger, and Bookrunners (JMLAB). BNI tidak hanya mendukung proyek-proyek infrastruktur jalan tol, melainkan infrastruktur nonfisik seperti listrik. Dukungan tersebut sejalan dengan target rasio elektrifikasi yang hampir mencapai 100 persen pada tahun 2022 mendatang,” ujar Putrama
Sampai saat ini, progress proyek tersebut sudah mencapai 39,3 persen dari nilai proyek. Segala fasilitas yang telah diberikan oleh BNI pada PLN digunakan untuk proyek yang mendapatkan Penjaminan Pemerintah dan juga Pinjaman yang bersifat Coporate Loan. (*)
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More