Ilustrasi: Kantor Asuransi Jiwasraya. (Foto: Erman Subekti).
Jakarta — Kejaksaan Agung (Kejagung) mencokok lima orang terkait dan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Tak tanggung-tanggung, kasus dengan nilai Rp12,4 triliun ini menyeret mantan Ketua Umum Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) periode 2011-2014, Hendrisman Rahim.
Hendrisman dicokok atas dugaan keterlibatannya kala menjabat Direktur Utama Jiwasraya pada periode 2008-2018.
Penetapan kelima tersangka oleh Kejagung dilakukan Selasa sore (14/1/2020). Hendrisman yang kelahiran Palembang, Sumatra Selatan pada 18 Oktober 1955 itu bakal mendekam di Rumah Tahanan Guntur Pomdam Jaya.
Beberapa jam sebelumnya, Menteri BUMN Erick Tohir mengapresiasi tindakan Kejagung dengan menahan lima orang terkait korupsi di perusahaan asuransi pelat merah itu yakni eks Dirut Jiwasraya Hendrisman Rahim, eks Dirkeu Jiwasraya Harry Prasetyo, eks Kadiv Investasi Jiwasraya Syahmirwan, Dirut Hanson Benny Tjokrosaputro, dan Preskom Tram Heru Hidayat.
“Kami mengapresiasi BPK yang sudah melakukan investigasi dan juga pihak Kejaksaan Agung yang secara cepat dan responsif menangani kasus ini,” tukas Erick dalam keterangan tertulisnya kemarin.
“Tindakan tegas dan tak pandang bulu pada kasus Jiwasraya sangat penting dalam mencapai keadilan sekaligus mengembalikan kepercayaan publik pada korporasi,” tegas Erick. (*)
Poin Penting IHSG dibuka melemah 0,89 persen ke level 7.214,17 pada awal perdagangan (9/4), dari… Read More
Poin Penting IHSG diproyeksikan masih berpeluang menguat ke kisaran 7.323–7.450, dengan asumsi telah menyelesaikan wave… Read More
Poin Penting Asbisindo Institute dan VOCASIA meluncurkan platform e-learning terintegrasi untuk memperkuat kapabilitas SDM perbankan… Read More
Poin Penting Penyelundupan BBM bersubsidi masih marak dan meresahkan masyarakat, terutama yang berhak menerima subsidi… Read More
Poin Penting Grab meluncurkan 13 fitur berbasis AI di acara GrabX untuk meningkatkan kenyamanan pengguna,… Read More
Poin Penting SIPF menyiapkan consultation paper untuk mendorong Lembaga Perlindungan Pemodal masuk dalam revisi UU… Read More