Jakarta – Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) mengharapkan agar semua sumber daya alam (SDA) yang ada di Indonesia diolah di dalam negeri terlebih dahulu sebelum di eskpor.
“Permintaan Presiden Jokowi kepada KEIN adalah bagaimana semua bahan sumber daya alam ini harus diolah di dalam negeri, lalu kemudian baru kita eskpor atau kita gunakan lagi di dalam negeri,” ujar Ketua KEIN, Soetrisno Bachir di Jakarta, Kamis, 23 Juni 2016.
Soetrisno mengungkapkan, dirinya mendengar dari tokoh-tokoh masyarakat serta para elit yang menyebutkan bahwa Indonesia gagal menyejahterakan rakyatnya setelah mengekploitasi sumber daya alam, seperti batubara, minyak dan mineral.
“Itu yang diinginkan oleh Presiden Jokowi, sehingga jika ada keberatan-keberatan nanti bisa kita diskusikan. Misalnya, beberapa waktu lalu kita kedatangan dua pemangku kebijakan, yang satu minta nikel ini tetap di ekspor, yang satu lagi minta ekspor jangan dieskpor. Karena menurunya ini sudah bagus, sebab Indonesia sudah membuat pabrik-pabriknya,” tukasnya.
Meski demikian, kata dia, tetap saja banyak ekonom yang tidak setuju. Alasannya, pabriknya belum bisa menyerap nikel-nikel yang ada. Sehingga hal tersebut bisa menurunkan devisa negara.
“Kita harus melihat visinya Pak Jokowi, karena selama ini kita melihat hanya mengekploitasi dan tanpa audit value, jadi yang untung hanya segelintir orang saja. Tapi masyarakat, khususnya di daerah tersebut yang tidak sejahtera,” ucap Soetrisno.
Selain itu, pihaknya juga mengajak kepada semua pihak terkait bisa untuk terbuka, karena KEIN bukanlah eskekutor, melainkan untuk menjadi mata dan telinga Presiden dalam bidang ekonomi dan industri nasional.
Tugas KEIN yaitu, pertama, membuat kajian strategis di bidang industri. Kedua, menyampaikan masukan kepada presiden yang bisa dieksekusi dan bukan sesuatu yang sifatnya terlalu makro, dan ketiga, membuat roadmap industrialisasi Indonesia hingga 2045. (*)
Jakarta - Demi meningkatkan kinerja keselamatan dan integritas aset, Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa dan PT Badak… Read More
Jakarta - Penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) harus melewati regulatory sandbox milik Otoritas Jasa… Read More
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut bersedia mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen Presiden… Read More
Jakarta - Saat ini, secara rata-rata masa tunggu untuk melaksanakan ibadah haji di Indonesia bisa… Read More
Labuan Bajo - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa, akan menerbitkan Peraturan OJK (POJK) terbaru… Read More
Jakarta - PT Trisula Textile Industries Tbk (BELL), emiten penyedia kain, seragam, dan fashion berhasil… Read More