Nusa Dua – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak memungkiri bahwa upaya untuk menurunkan emisi karbon CO2 tidaklah mudah. Menurutnya, untuk menurunkan CO2 sebesar 26% secara mandiri dan 41% dengan dukungan internasional, memerlukan biaya besar dan kebijakan yang tepat.
Menkeu mengungkapkan terdapat beberapa sektor yang krusial dalam menurunkan tingkat CO2 Indonesia. Peningkatan pembiayaan untuk sektor-sektor ini perlu ditingkatkan untuk segera memulai transisi ekonomi hijau yang akhirnya mengurangi emisi CO2.
“Sektor forestry dan landuse yang paling besar kontribusinya untuk menurunkan CO2, biaya untuk mencapai penurunan 41% hingga mencapai Rp90 triliun. Sektor yang paling penting kedua untuk menurunkan CO2 adalah transport dan energy, namun biayanya mahal sekali, Rp3.500 triliun,” jelas Menkeu dalam konferensi pers FCBD (Finance and Central Bank Deputies Meetings) di Nusa Dua, Bali, 8 Desember 2021.
Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan ini, Menkeu mengaku, pihaknya sudah mengambil tindakan-tindakan inisiatif. Salah satunya adalah dengan mengalokasikan anggaran pada APBN yang khusus untuk ekonomi hijau.
Kemenkeu saat ini memiliki program seperti penanaman mangrove, perbaikan manajemen lahan, serta kerja sama dengan Kementerian KLHK dalam kehutanan dan sosial. Selain itu, pemerintah juga membangun transportasi massal seperti LRT, MRT, dan kereta cepat yang bertujuan untuk mengurangi emisi CO2. Begitu pula dengan pembangunan pembangkit energi hijau yang ramah lingkungan.
Selain mengalokasikan APBN, Kemenkeu juga berupaya untuk meraih kerja sama swasta dalam peningkatan pembiayaan ekonomi hijau. Sri Mulyani mengungkapkan, pihaknya tengah mengkaji dan menyusun kebijakan yang sesuai.
“Kita sekarang sedang membangun fiscal policy untuk climate change framework. Tujuannya adalah untuk dapat mengumpulkan dana-dana internasional, termasuk green finance,” ujarnya.
Melalui langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap target penurunan emisi CO2 Indonesia bisa tercapai. Dengan demikian, Indonesia bisa selaras dengan tuntuan global dan turut berpartisipasi dalam pencegahan perubahan iklim. (*)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting OJK menunjuk Bank Kalsel sebagai Bank Devisa sejak 31 Desember 2025 dengan masa… Read More
Poin Penting Presiden Prabowo mendorong riset kampus berorientasi hilirisasi dan industri nasional untuk meningkatkan pendapatan… Read More
PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) berkolaborasi dengan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menghadirkan… Read More
Poin Penting Pengawasan OJK disorot DPR karena platform Dana Syariah Indonesia (DSI) masih dapat diakses… Read More
UOB Plaza yang berlokasi di distrik bisnis Jakarta, telah menerima sertifikat dan plakat GREENSHIP Existing… Read More
Poin Penting Pembiayaan UMKM BSI tembus Rp51,78 triliun hingga November 2025, dengan Rasio Pembiayaan Inklusif… Read More