Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia/istimewa
Jakarta – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), menegaskan akan mengebut proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara setelah Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menuturkan salah satu hal yang dikebut dari sisi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) berupa hotel-hotel yang ditargetkan sudah selesai pada Juli atau Agustus tahun ini.
“Beberapa perkantoran juga sudah dibangun, investasi untuk urusan tempat olahraga, kemudian fasilitas umum juga sudah dilakukan,” ucap Bahlil dalam Konferensi Pers di Jakarta, 29 April 2024.
Baca juga: Realisasi Investasi Triwulan I-2024 Capai Rp401,5 Triliun
Kemudian, Bahlil menambahkan untuk rencana investasi konglomerat Sukanto Tanoto di IKN, saat ini sedang ditangani untuk permintaan lahan.
“Jadi nanti kami akan mempersiapkan lahannya dulu tapi pengajuannya sudah mereka komunikasikan dengan saya maupun dengan OIKN (Otorita IKN),” imbuhnya.
Di sisi lain, untuk rencana investasi dari penanaman modal asing (PMA) akan didorong untuk pembangunan transportasi umum yang membutuhkan teknologi uang lebih tinggi. Sehingga diserahkan kepada perusahaan-perusahaan asing yang memiliki teknologi dan kemampuan yang berpengalaman.
Baca juga: Anggaran IKN Tahun 2024 Capai Rp39,6 Triliun, Baru Terealisasi Segini
Bahlil juga akan membentuk tim percepatan investasi di IKN yang sebelumnya telah didiskusikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melalukan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait, termasuk kementerian terkait, pemerintah daerah, masyarakat adat, hingga investor.
“Jadi kita pingin untuk ini jadi mengerucut tidak parsial, kalau parsial itu jadi kerjanya lambat, kita bikin satu tim yang kuat yang betul-betul investor datang sudah ngerti tentang masalahnya dan bagaimana cara meneyelesaikan masalahnya,” ujar Bahlil. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More