Darmin Nasution; Perhitungan upah lebih terproyeksi . (Foto: Istimewa).
Jakarta—Pemerintah telah menerbitkan Paket Kebijaka Ekonomi IV yang salah satunya menyoroti soal ketenagakerjan. Dalam kebijakan tersebut, ditegaskan mengenai formula kenaikan upah. Kebijakan ini membuat sistem pengupahan yang adil, sederhana dan terproyeksi.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, tujuan dari penetapan UMP adalah untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Selain itu, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan buruh. “Semua ini merupakan bukti kehadiran negara dalam bentuk pemberian jaring pengaman sosial melalui kebijakan upah minimum dengan sistem formula,” ujarnya seperti dilansir dari Kemenko Perekonomian, Senin 19 Oktober 2015.
Masalah upah merupakan hal yang sangat strategis bagi pengusaha dan pekerja, dan masing-masing pihak mempunyai pandangan yang berbeda. Oleh karena itu akan ada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan yang akan mengatur mengenai formula perhitungan upah minimum.
“Melalui kebijakan ini diharapkan upah buruh akan naik setiap tahun dengan besaran yang terukur, namun di sisi lain juga memberi kepastian kepada pengusaha dalam berusaha” imbuh Darmin. (*) Apriyani Kurniasih
Poin Penting Mirae Asset menargetkan IHSG 2026 di level 10.500, meski tekanan global dan data… Read More
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatat kinerja positif pada pembiayaan kepemilikan emas syariah melalui produk… Read More
Poin Penting Realisasi investasi hilirisasi 2025 mencapai Rp584,1 triliun, tumbuh 43,3 persen yoy dan menyumbang… Read More
Poin Penting Avrist pindah kantor pusat ke Wisma 46 untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Target pertumbuhan… Read More
Poin Penting Penempatan dana Rp276 triliun di bank pelat merah dinilai tidak signifikan mendorong perekonomian,… Read More
Poin Penting Gita Wirjawan menilai kehadiran BPI Danantara di WEF 2026 berpotensi menjadi magnet utama… Read More