Kebijakan Swasembada Beras Perlu Diterapkan untuk Komoditas Pangan Lain

Jakarta – Indonesia menerima penghargaan dari Institut Penelitian Padi Internasional (IRRI) karena telah memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan berhasil swasembada beras pada periode 2019-2021. Penghargaan diserahkan Direktur Jenderal IRRI Jean Balie kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih mengapresiasi atas penghargaan tersebut. Menurutnya penghargaan itu adalah buah dari implementasi UU 18/2012 tentang Pangan yang tidak membolehkan impor pangan selagi masih bisa diproduksi oleh petani di dalam negeri. Dalam UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani juga disebutkan demikian.

“Jadi, karena itulah sejak Presiden Jokowi, dia memang menekankan tidak akan impor beras. Itu saya pikir satu yang harus dihargai komitmen dia itu. Jadi karenanya, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan tidak mau impor beras, tidak bisa,” ungkapnya, Senin, 15 Agustus 2022.

Henry menekankan, seharusnya kebijakan beras itu bisa diimplementasikan untuk komoditas pangan lain. “Ya harusnya di komoditas yang lain, termasuk daging, untuk semuanya. Karena sesungguhnya Indonesia bisa untuk kacang kedelai, bahkan juga terigu,” ujarnya.

Swasembada beras juga didukung oleh pembangunan banyak irigasi pertanian oleh pemerintah. Meski demikian, kata dia, masih banyak yang harus dilakukan pemerintah terkait beras. “PR-nya begini, petani yang produsen beras itu kehidupan kesejahteraannya belum membaik. Itu bisa dilihat secara sederhana dari nilai tukar petani (NTP), di mana NTP tiga tahun ini menurun,” tegas Henry.

Penurunan NTP menjadi indikator kerugian yang dialami petani pangan. Penurunan itu dipengaruhi mahalnya ongkos produksi tanaman padi. “Jadi sebenarnya petani pangan, dalam hal ini padi, ya semuanya merugi di sini. Mengapa terjadi penurunan? Karena harga pupuk-pupuk mahal, terus juga benih-benih juga naik,” paparnya.

Henry menyarankan agar program Reforma Agraria menyasar petani penanam padi yang kini dihadapkan pada penyempitan lahan tanam dan kenaikan harga sewa lahan. “Program reforma agraria yang membagikan tanah 9,7 juta hektare itu harusnya menyasar pada petani tanaman padi. Karena itu yang harus ditambah luas lahannya,” tambahnya.

Selain itu, Indonesia baru surplus beras 10 juta ton. Angka itu setara dengan kebutuhan nasional selama 3 bulan. “Karena Indonesia baru surplus 10juta, itu hanya kebutuhan untuk 3 bulan, gak sampai satu kali panen. Jadi sebenarnya kita harus tingkatkan lagi,” jelas dia.

Henry juga mewanti-wanti agar para produsen beras dalam negeri menggunakan benih lokal. Hal itu mesti dilakukan untuk menjamin kedaulatan pangan Indonesia. “Kita harus terus menggunakan benih yang diproduksi oleh petani, pemerintah, dan lembaga-lembaga kita,” pungkasnya.

Sementara itu, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Dwi Andreas Santoso, semua itu berkat La Nina. “Yang memang jelas, dua tahun kita diselamatkan iklim, karena iklim La Nina. Jadi produksi padi meski tidak naik, turun sedikit, itu diselamatkan oleh La Nina,” katanya.

Fenomena iklim La Nina atau kemarau basah jika mengamati data 20 tahun terakhir, iklim ini biasanya meningkatkan produksi padi dengan sangat signifikan. Namun pada periode 2019- sampai saat ini, kenaikan produksi padi dianggap lebih dari cukup untuk konsumsi dalam negeri.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Produksi padi pada 2021 yaitu sebesar 54,42 juta ton GKG, mengalami penurunan sebanyak 233,91 ribu ton atau 0,43 persen dibandingkan produksi padi di 2020 yang sebesar 54,65 juta ton GKG.

Selama tiga tahun, Indonesia juga disebut sudah tidak mengimpor beras. “Betul kita tidak impor, penyebabnya? Terjadi penurunan konsumsi beras. Kalau penurunan konsumsi beras, maka beralih kemana, yang paling nyata ke gandum,” terang Andreas.

Pemerintah mengklaim, prognosis pangan nasional tahun 2022, khususnya pada komoditas beras, menunjukkan adanya surplus 7,5 juta ton. Hal ini melanjutkan tren positif swasembada beras dengan produksi beras pada tahun 2020 sebesar 31,4 juta ton dan tahun 2021 sebesar 31,2 juta ton.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi produksi beras yang relatif stabil dari tahun ke tahun berdampak positif terhadap terjaganya harga beras nasional di tingkat konsumen.

“Swasembada beras yang telah dicapai tentunya masih dihadapkan oleh berbagai tantangan baik dari sisi hulu sampai ke hilir. Untuk itu, Pemerintah terus meningkatkan berbagai upaya perbaikan,” kata Menko Airlangga.

Namun Andreas mengingatkan pemerintah untuk terus memperhatikan kesejahteraan petani. Bagi petani dengan lahan kecil, bercocok tanam padi malah bikin mereka rugi. Berbagai insentif dan bantuan macam pupuk subsidi, yang diberikan pemerintah tidak banyak berpengaruh pada kehidupan mereka.

“Bahwa usaha tani sekarang rugi, (insentif) tidak banyak membantu. Ada masalah yang krusial disitu. Yang harus kita atasi bersama,” ucap Andreas.

Belum lagi Nilai Tukar Petani (NTP) yang terus turun di sepanjang tahun 2022. Data terkini, BPS melaporkan, nilai tukar petani (NTP) Indonesia pada Juli 2022 sebesar 104,2. Nilai ini turun 1,61% dibanding NTP bulan sebelumnya yang sebesar 105,96. (*)