Kebijakan Penghentian Perdagangan dengan China Perlu Ditinjau

Jakarta – Lembaga Indonesia Tiongkok (LIT) melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Machfud MD pada Rabu, 5 Febuari 2020. Dalam pertemuan tersebut LIT meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan penghentian sementara penerbangan dari dan menuju China serta pembatasan terhadap kiriman logistik.

Ketua Umum LIT Sudrajat mengatakan LIT menghargai dan menghormati langkah pemerintah menangani isu virus corona, seperti ketika pemerintah mengevakuasi warga negara Indonesia dari Wuhan, serta tindakan-tindakan pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran virus corona di Indonesia.

Namun dia menilai kebijakan restriksi dagang dan penerbangan dengan China berpotensi mengganggu hubungan perdagangan kedua negara

“LIT sangat concern terhadap kebijakan pemerintah yang memutuskan hubungan penerbangan dengan China dan merestriksi bahkan melarang kiriman logistik dari China karena ketakutan wabah corona. Kita sangat concern karena ini akan sangat mengganggu hubungan perdagangan,” katanya seperti dikutip dari siaran pers.

Menurutnya, penerbangan ke China sebaiknya tidak diputus sepenuhnya. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah cukup memberlakukan protokol-protokol kesehatan seperti sterilisasi pesawat dan penumpang.

“Tidak perlu memutus penerbangan sama sekali, kecuali dari dan menuju Wuhan yang memang menjadi pusat penyebaran virus. Kalau ke Shanghai, Beijing, Fujian Guangzhou, saya kira masih dalam batas kontrol, karena ini akan mengganggu hubungan perdagangan dan bisnis kedua negara,” ujarnya.

Sudrajat melihat restriksi logistik dari China tidak bersangkutan langsung dengan virus corona. Pasalnya,  di luar tubuh manusia, virus hanya bisa bertahan paling lama 24 jam. 

Untuk itu, dia mengimbau ada suatu kebijakan yang lebih kondusif terhadap perdagangan Indonesia terutama terhadap transaksi logistik atau persilangan logistik antara China dan Indonesia.

Dia mengakui sejauh ini belum ada perhitungan berapa kerugian yang ditimbulkan sebagai dampak restriksi tersebut, lantaran kebijakannya baru saja diterapkan.

“Dampaknya bisa membuat volume bisnis kita turun. Selain itu pasar kita juga akan terganggu dan yang ketiga terhadap komitmen-komitmen kita terhadap para pelanggan dan produsen yang mensupplai produk-produk dari China selama ini,” terangnya.

Disisi lain, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani juga mengingatkan ke pemerintah  jangan sampai mengambil kebijakan yang belebihan. Karena dikhawatirkan akan mengganggu rantai pasok nasional, mengingat kebijakan tersebut baru mulai diterapkan.

“Arus barang harus dilihat kembali karena keberadaan sparepart barang modal, barang baku diperlukan. Kemarin sempat ada wacana untuk menutup bawang putih, padahal kita perlu untuk bahan baku. Jadi perlu dipilah betul antara arus orang dengan arus barang karena perdagangan kita dengan China nilainya US$60 miliar,” katanya. (*)