Perbankan

Kebijakan OJK Persilahkan Bank Likuidasi Sukarela Tak Akan Pengaruhi Stabilitas Keuangan

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Rapat Dewan Komisoner (RDK) menegaskan, bagi bank yang belum memiliki modal inti sebesar Rp3 triliun untuk bisa memenuhi hal tersebut hingga akhir tahun 2022. Salah satu skenario terburuk jika tidak bisa memenuhi kebijakan tersebut adalah memaksa bank untuk likuidasi sukarela.

Pengamat perbankan Paul Sutaryono menanggapi hal tersebut, bahwa kebijakan untuk likuidasi sukarela tidak akan mempengaruhi stabilitas keuangan.

“Karena itu bank-bank kecil sehingga tidak akan menimbulkan potensi risiko sistemik. Berbeda jika hal itu menyangkut bank papan atas (besar) dengan jutaan nasabah,” ujar Paul saat dihubungi Infobanknews, Jumat, 4 November 2022.

Sebelumnya, OJK telah menyebutkan jika perbankan belum memenuhi kebijakan modal inti Rp3 triliun maka akan disediakan beberapa opsi, yaitu merger secara paksa, downgrade menjadi Bank Perkereditan Rakyat (BPR) atau melakukan likuidasi sukarela.

Sehingga, menurut Paul, tidak ada pilihan lagi bagi bank kecuali memilih tiga opsi itu dalam memenuhi aturan POJK No.12/POJK.03/2022 tentang Konsolidasi Bank Umum. (*) Irawati

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Prabowo Genjot Bedah Rumah 400 Ribu Unit, Sasar Seluruh Daerah

Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More

3 hours ago

Negara Rugi Rp25 Triliun dari Rokok Ilegal, Program Prioritas Terancam

Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More

3 hours ago

CIMB Niaga Luncurkan OCTOBIZ untuk Permudah Pengelolaan Transaksi Bisnis

OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More

3 hours ago

DPR Soroti Harga BBM, Pemerintah Klaim Siap Hadapi Lonjakan Minyak Dunia

Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More

4 hours ago

Wamen Bima Arya Tegaskan Aturan Main WFH ASN, Pelayanan Publik Tak Boleh Kendur

Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More

4 hours ago

OJK dan BEI Terapkan Kebijakan HSC, Berikut Penjelasannya

Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More

7 hours ago