Kebijakan Jokowi Tingkatkan Investasi Secara Merata Dinilai Tepat Oleh FEB UI

Jakarta – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan  masif menumbuhkan investasi di Indonesia lebih berkualitas dan merata. Hal ini dinilai tepat sebagai upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca pandemi.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Teguh Dartanto terkait arah kebijakan investasi yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Tahun 2022, Selasa (16/8).

Menurut Teguh, tahun ini merupakan titik untuk menata ulang perekonomian guna mendorong pemulihan ekonomi yang hijau, inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, menurut Teguh, investasi adalah  kunci pemulihan ekonomi Indonesia yang hijau, inklusif dan berkelanjutan. Namun, proses pemulihan ekonomi di Indonesia juga belum dapat dibilang menggembirakan. Hal ini tidak terlepas dari investasi yang terus dipacu oleh Pesiden Jokowi sejak menjabat pada 2014 lalu. 

“Investasi memainkan peran penting dalam menggerakan ekonomi bangsa dimana dapat mendorong akumulasi modal untuk mendorong aktivitas produksi dan penyerapan tenaga kerja. Yang pada akhirnya dapat mendorong dan menyediakan barang konsumsi bagi masyarakat, mendorong ekspor, dan menurunkan impor,” ujar Teguh yang juga selaku Anggota Dewan Penasehat Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dikutip 25 Agustus 2022.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi menegaskan investasi di Indonesia ditetapkan untuk membangun ekosistem industri di dalam negeri yang terintegrasi. Hal ini diharapkan ke depannya mendukung pengembangan ekosistem ekonomi hijau dunia. 

Terkait hal itu, Teguh menilai langkah pemerintah sudah sesuai dengan tuntutan global. Agar lebih inklusif, lebih hijau, dan berkelanjutan. Investasi inklusif merupakan syarat utama untuk mendorong perekonomian yang inklusif. Investasi tidak hanya diukur dari angka-angka realisasi modal masuk, tetapi juga seberapa besar kebermanfaatan investasi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Melalui investasi yang inklusif, lanjut Teguh, akan menjadi bagian dalam peningkatan daya saing, mendorong transformasi ekonomi, dan mempromosikan demokrasi ekonomi. Sebab ke depan, peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia mendorong permintaan produk-produk yang berkualitas. Jika industri dalam negeri gagal merespons kebutuhan masyarakat, maka konsumen Indonesia bisa beralih ke produk-produk dari luar negeri yang lebih kompetitif.

Oleh karena itu, Teguh menekankan ada enam hal utama untuk merealisasikan investasi yang inklusif. Pertama, pro-poor, di mana investasi memiliki dampak terhadap pengentasan kemiskinan. Dalam hal ini, investasi juga harus memihak pada orang miskin dan harus dipandang sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan. Kedua, pro-job yaitu investasi harus mampu menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Salah satunya adalah investasi yang memiliki keterkaitan terhadap rantai pasok yang erat.

Ketiga, pro-environment yang tak lain investasi harus menjadi bagian dari gerakan global mendorong perekonomian hijau, ekonomi sirkular, dan bagian dari upaya mendukung penanggulangan perubahan iklim (climate change). Terkait ini, Teguh menggaris bawahi perlu insentif khusus untuk investasi yang menciptakan net-zero emission, ekonomi sirkular seperti aktivitas recycle, serta pertanian pintar dan modern (smart and precision farming).

Keempat, pro-knowledge creation, merupakan investasi yang mendorong adanya transfer dan penciptaan pengetahuan serta teknologi baru di dalam negeri. Pemerintah harus menetapkan adanya kewajiban dari setiap investasi masuk untuk mengalokasikan dananya untuk riset dan pengembangan sumber daya manusia (SDM), baik dilakukan internal perusahaan maupun bekerja sama dengan universitas/lembaga pendidikan di Indonesia. Sebab, membudayakan riset dan pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci dalam mengatasi setiap persoalan terlebih untuk keberlanjutan dunia usaha dan perekonomian. 

Kelima, pro-social cohesion di mana investasi harus menjadi bagian dari pemersatu masyarakat. Dimana artinya keberadaan investasi di suatu daerah, harus menjadi bagian dari transformasi perekonomian lokal dan penciptaan lapangan kerja sehingga investasi sebagai pemersatu, bukan sebagai pemecah belah.

Terakhir adalah pro-empowerment yang artinya investasi harus menjadi bagian dari pemberdayaan masyarakat. Seperti program kemitraan perusahaan besar dengan UMKM atau mendorong penanaman modal dalam negeri terhadapa UMKM merupakan bagian dari upaya-upaya pemberdayaan. Dengan demikian setiap anak bangsa pun ikut turut andil menjadi bagian dalam proses pembangunan Indonesia.

Selain membangun ekonomi melalui dipacunya investasi di dalam negeri, Teguh pun menilai positif langkah pemerintah dalam menjaga pertumbuhan secara jangka panjang. Hal itu terlihat dari anggaran pendidikan yang cukup besar dalam RUU APBN 2023 sebagai keseriusan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi masa depan. 

Disampaikan oleh Presiden Jokowi, RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun. Dari rencana anggaran tersebut, alokasi untuk pendidikan mencapai Rp608,3 triliun atau sebesar 20% sesuai amanat undang-undang. 

Secara jangka panjang pendidikan akan meningkatkan kualitas SDM. Dengan SDM yang semakin baik, tentu akan berpengaruh pula terhadap ketahanan ekonomi masyarakat dan menjadi lebih produktif, inovatif serta daya saingnya tak kalah hebat di tengah globalisasi.  Karena, dengan pendidikan lah pertumbuhan ekonomi bisa diwujudkan melalui SDM yang andal.

“Sebagai institusi pendidikan terkemuka di negeri ini, FEB UI harus bisa berperan dan berkontribusi dalam peningkatan kualitas SDM ke depan,” pungkas Teguh. (*)