Kebijakan Fiskal-Moneter Disebut Tidak Sinkron, Begini Tanggapan Purbaya

Poin Penting

• Sinergi fiskal–moneter BI dan Kemenkeu berjalan solid melalui koordinasi intensif di KSSK bersama OJK dan LPS, meski masih ada miskomunikasi persepsi di DPR
• KSSK menjadi pusat koordinasi harian dan rutin bulanan antarotoritas untuk memantau stabilitas sistem keuangan dan merespons cepat dinamika ekonomi
• Penguatan sinergi kebijakan menjadi agenda utama Deputi Gubernur BI baru, Thomas Djiwandono, dan menjadi salah satu pertimbangan DPR dalam pengangkatannya.

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya menegaskan sinergi antara Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam merumuskan kebijakan fiskal dan moneter terus berjalan dengan baik.

Purbaya mengaku, pihaknya bersama anggota Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) lain seperti BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sudah menjelaskan sinergitas antarotoritas ke DPR-RI. Namun, menurut Purbaya, masih ada miskomunikasi.

“Waktu kami di DPR juga ditanyakan hal yang sama. Jadi pada waktu itu DPR belum aware atau kita kurang lapor kali ya,” ujarnya dalam konferensi pers KSSK, Selasa, 27 Januari 2026.

Baca juga: Kebijakan Fiskal Ugal-Ugalan, Apa Tidak Dipikirkan Dampaknya?

Keselarasan dan kesinambungan antar otoritas tercermin dari KSSK yang menjadi wadah bagi BI serta Kemenkeu untuk memantau arah perekonomian, serta merumuskan kebijakan ke depan.

“KSSK itu punya sekretariat. Setiap hari di situ ada 27 orang ada pegawai BI, Kemenkeu, LPS, dan OJK yang kerjanya di situ. Terus, mereka kumpul semuanya, memonitor keadaan dan kalau ada apa-apa mereka langsung lapor ke induk,” ungkap Purbaya.

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan antar para deputi dari lembaga anggota KSSK setiap bulannya rutin menggelar pertemuan atau rapat untuk memonitor sistem keuangan Indonesia.

“Jadi, kami tidak pernah tidak tahu isu yang ada di lapangan, baik itu di BI, OJK, Kementerian Keuangan, dan di LPS. Semua saling tahu. Jadi, koordinasinya amat baik,” tegasnya.

Untuk diketahui, sinergi kebijakan fiskal-moneter yang belum sinkron sempat mencuat kala pelaksanaan fit and proper test Thomas Djiwandono sebelum resmi dilantik menjadi Deputi Gubernur BI.

Salah satu “misi” yang akan ia bawa ketika menjadi Deputi Gubernur BI, yakni akselerasi sinergi fiskal, moneter, dan sektor keuangan. Ada sejumlah program kunci untuk mengakselerasi ketiganya, yang mana salah satunya adalah penguatan KSSK.

Baca jug: Purbaya Akui Sudah Bertemu Juda Agung, Bahas Rotasi Wamenkeu?

Strategi Thomas tersebut menjadi salah satu alasan kenapa Komisi XI DPR RI mantap memilihnya sebagai Deputi Gubernur BI baru. Ia akan menggantikan Juda Agung yang dikabarkan akan hijrah ke Kemenkeu.

“Dia menjelaskan bagaimana membangun sinergi moneter dan fiskal sehingga beri penguatan pertumbuhan ekonomi serta membangun agility dalam pengambilan keputusan,” kata Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Senin, 26 Januari 2026. (*) Mohammad Adrianto Sukarso