Oleh Eko B. Supriyanto, Pimpinan Redaksi Infobank Media Group
ADA penyakit klasik dalam sistem perumusan kebijakan kita. Pemimpin tahu apa yang ingin dicapai, tapi hampir tak pernah memikirkan bagaimana mencapainya. Pidato di mana-mana berisi target—5,8–6,5 persen, defisit 1,8–2,4 persen, rupiah stabil. “Kita akan… kita akan” demikian yang sering kita dengar dalam Pidato Presiden Prabowo Subianto. Tapi ketika ditanya soal mekanisme, soal jalan teknisnya, ruang menjadi sunyi.
Ini bukan sekadar masalah komunikasi. Ini masalah struktur kekuasaan pengetahuan.
Jelas gaya begini dapat dinilai — bahwa kepentingan politik — meremehkan teknokrasi. Lazimnya dalam ekonomi politik, ada tarik-menarik permanen antara political logic dan technocratic logic. Politik bekerja dengan narasi, legitimasi, dan janji. Teknokrasi bekerja dengan model, kalkulasi, dan trade-off. Di Indonesia pasca-Reformasi, keseimbangan keduanya pernah relatif terjaga—kita ingat era ketika menteri teknis dan teknokrat Bappenas masih memiliki ruang bicara yang setara dengan politikus.
Baca juga: Belajar dari Burhanuddin Abdullah: Obat “Pahit” Menangani Krisis Rupiah di Tahun 2005
Tapi kini? Teknokrat dipandang sinis. Setiap kritik terhadap cara dijawab dengan pengulangan tujuan. Seorang ahli yang mengatakan bahwa sentralisasi ekspor melalui Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tanpa grand design transisi yang jelas akan menciptakan ketidakpastian hukum, dijawab: “Tapi ini untuk kepentingan nasional.” Seorang ekonom yang mempertanyakan asumsi nilai tukar Rp16.800–17.500 ketika realitasnya sudah Rp17.600, dijawab: “Kita optimis.”
Tidak nyambung.
Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok/Pokok Kebijakan Fiskal 2027 yang dibacakan Presiden Prabowo Subianto di DPR RI (20/5/2026) dan beredar ke publik menunjukkan satu hal: pasar tidak takut pada ambisi. Pasar takut pada incoherence—ketidakmampuan untuk menerjemahkan ambisi menjadi langkah-langkah yang diverifikasi.
Parameter penentunya jelas: rupiah, yield SBN, kepemilikan asing. Ketiganya tidak bergerak karena pidato presiden. Mereka bergerak karena keyakinan bahwa cara yang dijalankan masuk akal secara teknis. Ketika BI menaikkan suku bunga 50 basis poin dan rupiah tetap tertekan, itu bukan sinyal kegagalan moneter—itu sinyal bahwa pasar tidak percaya koordinasi fiskal-moneter berjalan dengan disiplin.
Di sinilah peran teknokrat semestinya krusial. Mereka yang harus duduk merumuskan: dari mana tambahan penerimaan? Bagaimana kualitas belanja dijaga? Bagaimana mekanisme devisa ekspor bekerja tanpa membunuh insentif swasta? Tanpa jawaban teknis atas pertanyaan-pertanyaan ini, narasi politik hanya akan menjadi gema di ruang hampa.
Untuk itu, untuk mengembalikan kepercayaan, diperlukan tim “penerjemah”. Bukan Menteri kelas KW3 — yang sekarang ini mengelilingi Presiden Prabowo.
Solusinya bukan meminggirkan politik demi teknokrasi—itu naif. Solusinya adalah membangun bridging function: tim yang mampu menerjemahkan keinginan politik presiden ke dalam bahasa teknis yang operasional, sekaligus menerjemahkan peringatan teknokrat ke dalam bahasa politik yang bisa dimengerti pengambil keputusan.
Tim seperti ini tidak bisa sekadar kumpulan profesor. Harus orang-orang yang paham street-level bureaucracy, yang tahu bagaimana kebijakan di kertas berubah menjadi kekacauan di lapangan. Harus orang yang berani mengatakan kepada presiden: “Bapak, tujuan Bapak mulia. Tapi dengan asumsi kurs Rp16.800, kita perlu hitung ulang subsidi energi, karena minyak dunia tidak akan kooperatif.”
Indonesia pernah memilikinya. Di awal reformasi, ada Boediono, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, dan sederet nama yang menjadi jembatan antara visi politik dan disiplin teknokratik. Sekarang, di tengah fiskal 2027 yang sarat ambisi, celah itu terasa menganga.
Jauh sebelum itu, di awal Orde Baru ada nama-nama Wijojo Nitisastro, Ali Wardana, Emil Salim, Frans Seda dan sederet nama-nama kredibel lainnya.
Jika membaca parameter yang ditulis dalam dokumen itu—arah rupiah, kepemilikan asing di Surat Berharga Negara (SBN), stance moneter BI—akan menentukan apakah narasi kebijakan kita kembali mendapat kredibilitas atau justru semakin jauh dari realitas.
Baca juga: BUMN Ekspor SDA Dinilai Berbahaya, Negara Bisa Berubah jadi ‘Tengkulak Raksasa’
Jika tiga bulan ke depan tidak ada perbaikan koherensi antara tujuan dan cara, skenario kedua dalam dokumen itu bukanlah sekadar proyeksi. Itu adalah takdir yang dihindari dengan sengaja, tapi justru dijemput karena ketidakmampuan mendengar suara teknokrat.
Presiden boleh terus bicara target. Tapi pasar tidak membaca pidato. Pasar membaca deliverables. Dan deliverables hanya lahir dari dapur teknis yang berfungsi, bukan dari mimbar yang indah.
Jadi, ada sudah waktunya Presiden Prabowo membersihkan lingkungannya yang dipenuhi pejabat KW3 ini dengan mereka yang mampu menerjemahkan omon-omon Presiden dengan design kebijakan yang kredibel dan konsisten. Tanpa itu — keinginan dan program Presiden hanyalah omon-omon belaka. Sudah waktunya mengembalikan kepercayaan masyarakat.
