Jakarta–Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai, kebijakan pemerintahan Jokowi saat ini paranoid.
Dirinya mengungkapkan, pada awal terpilih menjadi presiden, Jokowi menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 dengan mencanangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7 persen hingga 2019. Namun kenyataannya pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tiga tahun pemerintahan Jokowi justru tidak sesuai harapan.
“Ekonomi kita kebijakannya paranoid. Kita bicara RPJMN pada awal terpilih Jokowi targetnya muluk-muluk 7 persen untuk keluar dari middle income trap,” ungkap Bhima dalam diskusi terkait RAPBN 2018 di Warung Daun, Jakarta, Jumat 25 Agustus 2017.
Baca juga: Jokowi Ingin Tingkat Ketimpangan Ditekan
Bhima menambahkan, kala target pertumbuhan tersebut sulit untuk diraih, seakan-akan pemerintah mengubah arah kebijakan ekonomi Indonesia menjadi pada pemerataan ekonomi dan kesetaraan.
“Namun kenyataannya saat ini pertumbuhan ekonomi masih di angka 4 dan 5 terus. Lalu seakan pemerintah memindahkan wacana agar fokus pada pemerataan ekonomi dan kesetaraan. Ini kebijakan yang ketakutan karena tidak mampu mencapai target,” ungkap Bhima.
Seperti diketahui, pada asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, target pertumbuhan ekonomi 2018 dipatok 5,4 persen atau lebih optimis dibandingkan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2017 yang hanya 5,2 persen. (*)
Editor: Paulus Yoga
Poin Penting OJK optimistis premi asuransi tumbuh pada 2026 seiring membaiknya konsolidasi industri dan penguatan… Read More
Poin Penting Kerusakan atau hang perangkat operasional seperti aplikasi kasir bisa menyebabkan gangguan bisnis serius… Read More
Poin Penting Ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% (yoy) pada kuartal IV 2025, tertinggi dalam empat kuartal… Read More
Poin Penting Pemerintah resmi menghentikan subsidi motor listrik pada 2026, melanjutkan kebijakan tanpa insentif sejak… Read More
Poin Penting OJK mencatat jumlah polis asuransi kesehatan mencapai sekitar 21 juta, sebagai bagian dari… Read More
Poin Penting OJK menyoroti indikasi proyek fiktif di fintech lending dan menegaskan praktik fraud akan… Read More