Keanggotaan RI di BRICS Bisa Jadi Siasat Atasi Tekanan Tarif Impor AS

Jakarta – Masuknya Indonesia ke dalam kelompok ekonomi BRICS, menjadi peluang strategis untuk memperkuat posisi dalam tatanan ekonomi global, termasuk menghalau adanya berbagai dinamika seperti penerapan tarif dagang Amerika Serikat (AS).

“Keanggotaan Indonesia di BRICS merupakan langkah penting dalam memperluas kerja sama ekonomi global. Dan kami yakin Pemerintah dapat memanfaatkan keanggotan Indonesia di BRICS untuk memperkuat ketahanan fiskal dan ekonomi nasional,” kata Charles Meikyansah, Anggota Komisi XI DPR RI dinukil laman dpr.go.id, Selasa, 15 Juli 2025.

Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS yang disahkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-17 di Rio de Janeiro, Brasil, pada Minggu 6 Juli 2025. Bergabungnya Indonesia yang langsung dihadiri Presiden Prabowo itu menjadi momen bersejarah.

Ia pun menyoroti bergabungnya Indonesia sebagai anggota BRICS yang beriringan dengan sejumlah dinamika geopolitik, terutama kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mematok tarif impor untuk Indonesia sebesar 32 persen.

Baca juga : Begini Respons China Usai Trump Ancam Tarif Tambahan 10 Persen ke BRICS

Menurut Charles, Indonesia dapat memanfaatkan keanggotan di BRICS untuk menyiasati tekanan dari AS terkait pengenaan tarif impor AS. 

“Indonesia bisa memanfaatkan keanggotan di BRICS untuk menyiasati tekanan AS terkait pajak impor 32 persen. Saya meyakini Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mampu melakukannya,” jelasnya.

Di sisi lain, Anggota komisi di DPR yang membidangi urusan keuangan dan perekonomian nasional itu pun mencermati bahwa peluang ekonomi dari keanggotaan Indonesia di BRICS cukup menjanjikan, terutama sebagai alternatif kerja sama di tengah dinamika global.

Namun, kata dia, potensi tersebut perlu dioptimalkan dengan strategi fiskal yang responsif dan penguatan sektor logistik serta pembiayaan ekspor.

“BRICS dapat menjadi salah satu katalisator bagi transformasi ekonomi Indonesia, asalkan disertai peta jalan yang jelas dan kesiapan sektor dalam negeri. Pemerintah mampu menjadikan peluang ini menjadi suatu strategi ekonomi yang efektif,” ujar Legislator dari dapil Jawa Timur IV itu.

Baca juga : Mengenal NDB Bentukan BRICS, Bank Tandingan IMF dan World Bank

Charles juga menyoroti soal tekanan perdagangan internasional yang dapat berdampak langsung terhadap penerimaan negara dan stabilitas ketenagakerjaan dalam negeri. Karena itu, ia mendorong pemerintah melakukan mitigasi.

“Jika ekspor terganggu dan industri padat karya terpukul, maka efek dominonya bisa sampai ke penerimaan pajak dan daya beli masyarakat. Itu artinya tekanan ke APBN makin besar. Tapi dengan mitigasi yang baik dari Pemerintah, hal tersebut dapat dihindari,” sebut Charles.

Charles berpandangan, diperlukan roadmap perdagangan dan fiskal yang realistis dan antisipatif, termasuk diversifikasi pasar ekspor non-tradisional, khususnya ke negara-negara BRICS dan Afrika. 

“Kita juga perlu mendorong peningkatan daya saing produk UMKM dan industri manufaktur,” jelasnya.

Charles menilai, keanggotaan di BRICS dapat membawa perekonomian Indonesia semakin kuat. 

“Dengan kolaborasi bersama, khususnya Pemerintah, DPR, dan masyarakat, saya percaya perekonomian Indonesia dapat semakin kuat, yang mana sekarang didukung dengan masuknya Indonesia sebagai anggota tetap di BRICS,” pungkasnya. (*)