Kasus Super Flu Muncul di Indonesia, Komisi IX Minta Anggaran Kesehatan Diperkuat

Poin Penting

• Komisi IX DPR meminta pemerintah merespons temuan super flu secara terukur, berbasis data, dan tidak memicu kepanikan publik.
• Penguatan anggaran dan sistem kesehatan ditekankan pada pencegahan, deteksi dini, surveilans penyakit, serta kesiapan puskesmas dan laboratorium.
• Pemerintah diminta memperbarui protokol kesehatan yang jelas dan konsisten, disertai edukasi publik agar terhindar dari disinformasi.

Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta pemerintah merespons temuan kasus super flu di Tanah Air secara terukur dan berbasis sistem guna menghindari kepanikan di tengah masyarakat.

Diketahui, super flu merujuk pada influenza A (H3N2) subclade K, yakni varian baru influenza yang lebih mudah menular dan saat ini telah menyebar di berbagai negara.

Super flu ini disebut memiliki tingkat penularan yang lebih cepat, terutama pada anak-anak, remaja, dan lansia.

Menurut Edy, istilah super flu sebenarnya telah terpantau dalam sistem surveilans kesehatan nasional. Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak khawatir berlebihan, namun pemerintah juga tidak boleh lengah dalam mengantisipasi dampaknya.

“Yang penting sekarang adalah memastikan kesiapsiagaan sistem kesehatan berjalan baik. Jangan hanya menyampaikan bahwa situasi aman, tetapi juga memastikan layanan kesehatan primer benar-benar siap di lapangan,” kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan, dinukil laman DPR, Kamis, 8 Januari 2026.

Baca juga: Cegah Superflu, Legislator Dorong Wajib Masker di Ruang Publik

Ia menekankan, isu super flu tidak bisa dilihat semata sebagai persoalan medis, melainkan juga berkaitan erat dengan kesiapan anggaran kesehatan. 

Menurutnya, anggaran harus lebih diarahkan pada pencegahan, deteksi dini, dan penguatan surveilans penyakit, bukan hanya respons ketika kasus sudah meningkat. 

“Penguatan puskesmas, laboratorium, dan sistem pelaporan penyakit menular harus menjadi prioritas belanja kesehatan. Ini penting untuk melindungi kelompok rentan seperti balita, lansia, dan masyarakat dengan penyakit penyerta,” jelasnya.

Baca juga: Mulai 1 Januari, Berobat Pakai BPJS Wajib Skrining Kesehatan, Begini Caranya

Selain itu, Legislator Dapil Jawa Tengah III tersebut meminta Kementerian Kesehatan segera mengeluarkan dan memperbarui protokol kesehatan yang jelas dan mudah dipahami publik dalam menghadapi potensi peningkatan kasus influenza. Protokol tersebut dinilai penting agar masyarakat memiliki panduan yang seragam.

“Protokol kesehatan harus disampaikan secara terbuka dan konsisten. Termasuk soal penggunaan masker pada kondisi tertentu, kebersihan tangan, serta panduan bagi sekolah dan fasilitas umum,” katanya.

Edy juga mengingatkan agar komunikasi pemerintah tidak bersifat sensasional. Pengalaman pandemi COVID-19, menurutnya, menunjukkan bahwa informasi yang tidak utuh justru dapat memicu kepanikan dan disinformasi di tengah masyarakat.

“Kita perlu narasi yang berbasis data dan sains. Edukasi publik jauh lebih penting daripada istilah-istilah yang menimbulkan kekhawatiran,” tuturnya.

Di sisi lain, Edy mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan disiplin menjaga kesehatan. Ia meminta publik mengikuti anjuran resmi pemerintah, tidak mudah terpengaruh informasi menyesatkan di media sosial, serta tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. (*)