Kasus Pajak PT Wanatiara Persada Terbongkar, KPK Sebut Negara Rugi Rp59 Miliar

Poin Penting

• KPK mengungkap kerugian negara hingga Rp59 miliar akibat pengurangan kewajiban PBB PT Wanatiara Persada tahun pajak 2023.
• Nilai PBB dipangkas dari sekitar Rp75 miliar menjadi Rp15,7 miliar, atau turun sekitar 80 persen.
• Kasus ini terkait OTT KPK, 9-10 Januari 2026, dengan lima tersangka dari unsur pajak, konsultan, dan perusahaan swasta.

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan kerugian negara hingga Rp59 miliar akibat pengurusan pajak PT Wanatiara Persada (WP). Kerugian tersebut bersumber dari kekurangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun pajak 2023 yang seharusnya masuk ke kas negara.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa nilai PBB PT Wanatiara Persada awalnya ditetapkan sekitar Rp75 miliar. Namun, dalam prosesnya, kewajiban pajak tersebut berubah menjadi hanya Rp15,7 miliar.

“Nilai tersebut turun Rp59,3 miliar atau 80 persen dari nilai awal yang ditetapkan, sehingga menyebabkan pendapatan negara menjadi berkurang sangat signifikan. Harusnya kalau berpatokan kepada hasil perhitungan awal, ya potensi awal itu Rp75 miliar. Berarti sudah hilang sekitar 80 persen,” ujar Asep dikutip dari ANTARA, Senin, 12 Januari 2026.

KPK menilai pengurangan kewajiban pajak tersebut berdampak langsung pada berkurangnya penerimaan negara dari sektor perpajakan. Dugaan manipulasi nilai pajak ini menjadi bagian dari penyidikan kasus suap dalam pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, periode 2021-2026.

Baca juga: OTT Dugaan Suap Pajak di KPP Madya Jakut, KPK Sita Uang-Emas Senilai Rp6,38 M

Kasus ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 9-10 Januari 2026. Operasi tersebut merupakan OTT pertama KPK pada 2026 dan berkaitan dengan dugaan pengaturan pajak di sektor pertambangan. Dalam OTT itu, delapan orang diamankan.

Pada 11 Januari 2026, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi (DWB), Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi Agus Syaifudin (AGS), Tim Penilai Askob Bahtiar (ASB), konsultan pajak Abdul Kadim Sahbudin (ABD), dan staf PT Wanatiara Persada Edy Yulianto (EY).

Baca juga: KPK Tetapkan 5 Tersangka Terkait OTT Dugaan Suap Pajak di KPP Madya Jakut

Adapun pasal-pasal yang dikenakan terhadap tersangka, yakni DWB, AGS dan ASB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 606 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo. Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sementara, tersangka ABD dan EY disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. (*)