Kasus Jiwasraya Jangan Dipolitisasi

Jakarta – Kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) harus diselesaikan dengan baik. Penegakan hukum adalah salah satu kunci untuk menyelesaikan persoalan Jiwasraya dan jangan sampai kasus ini dipolitisasi.

Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, Dias Satria, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa, 24 Desember 2019 mengatakan, gagal bayar Jiwasraya belakangan malah menjurus pada penggiringan opini yang bisa jadi akan mengaburkan masalah hukumnya.

“Kita harus melihat kasus ini secara utuh sebagai bagian dari usaha bersih-bersih BUMN, bisa jadi masalah seperti ini ada di BUMN lainnya yang belum mencuat ke permukaan. Ini murni masalah hukum, jadi biarkan hukum berjalan,” ujar Dias.

Dirinya bahkan menilai, upaya penegakan hukum kasus Jiwasraya harus diapresiasi. Penegak hukum yang kini telah bergerak dengan cepat dengan memanggil beberapa saksi harus dikawal dan didorong agar penuntasan kasus ini bisa transparan dan cepat selesai.

“Kepentingan nasabah yang utama. Nasabah harus dijamin agar tidak dirugikan. Di sinilah negara harus ikut bertanggung jawab,” ucapnya.

Terlebih, kata dia, dalam penyelesaian masalah Jiwasraya, berbagai pihak juga harus menahan diri dan tidak malah memanfaatkan kesempatan dengan menggiring opini ke ranah politik yang jauh dari pokok persoalan.

“Erick Thohir yang kebetulan menteri BUMN dengan latar belakang pengusaha tentu bisa berbisnis dengan siapapun. Tapi terburu-buru menghakimi sebelum penegak hukum menyampaikan kesimpulan siapa yang bersalah adalah penggiringan opini,” tegasnya.

Langkah Erick Thohir yang berusaha membersihkan oknum-oknum nakal di BUMN harus diapresiasi dan dikawal. “Menuduh menteri terlibat hanya akan mengaburkan masalah. Kita mendukung upaya penegakan hukum siapa yang bersalah harus dipenjara termasuk juga aktor intelektualnya,” paparnya.

Sebelumnya, melalui cuitan di Media Sosial Twitter, Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief menuduh Perusahaan milik Erick Tohir terlibat dalam kasus ini. Menteri BUMN Erick Thohir pun telah membantah tuduhan ini.

“Jangan dipolitisasi, kita ini bekerja secara objektif dan tidak ada niat memanipulasi. Orang kami ingin betulin kok, jadi tolong konteksnya,” kata Erick, Senin (23/12) lalu.

Masalah keuangan yang mendera Jiwasraya saat ini memang menjadi perhatian publik. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mengatakan masalah BUMN tersebut sejatinya bukan masalah yang mudah diselesaikan karena sudah berlangsung sejak 10 tahun lalu.

“Ini adalah persoalan yang sudah lama sekali mungkin 10 tahun yang lalu, problem ini mungkin tiga tahun ini sebetulnya kami sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini. Tapi ini bukan masalah yang ringan,” jelasnya. (*)