Nasional

Kasus Covid Meningkat, Masyarakat Sultra Minta Munas Kadin Ditunda

Jakarta – Meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia mendorong sejumlah masyarakat meminta agar pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) VIII Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dibatalkan atau ditunda dulu.

Menurut rencana, Munas yang mengagendakan pemilihan Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021 – 2026 itu akan digelar pada 30 Juni 2021 di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kelompok masyarakat dan mahasiswa Sultra menilai, acara Munas tersebut akan menstimulasi berkumpulnya massa dari berbagai daerah. Padahal saat ini Covid-19 sedang mengganas di Kendari.

Muhamad Afdal Komarudin, aktivis Ikatan Mahasiswa Sultra Jakarta Raya mengungkapkan di Kendari saat ini sedang terjadi akumulasi wabah Covid-19. Bahkan, satu pekan terakhir, sudah ada peningkatan 4 – 5 kali lipat dibanding bulan lalu.

“Saya meragukan kesiapan Pemprov Sultra dan Kota Kendari untuk mengantisipasi seandainya terjadi cluster Covid Munas Kadin. Sekarang saja, menurut informasi teman-teman di Kendari, rumah sakit sudah mulai full. Padahal ini belum puncak,” ujar Afdal dalam keterangan persnya, Kamis, 17 Juni 2021.

Afdal berharap, Munas Kadin bisa dibatalkan atau ditunda 3 – 4 bulan lagi. Dikhawatirkan, pemaksaan Munas hanya akan memicu mengganasnya wabah Covid-19.

“Dampaknya rakyat jadi korban. Tunda saja lebih baik. Kita sangat khawatir Munas Kadin ini memicu wabah Covid yang lebih ganas,” kata mahasiswa UIN Ciputat ini.

Hal serupa dikatakan Farid, tokoh pemuda Sulawesi. Dirinya juga mempertanyakan pemaksaan Munas Kadin ini.

“Kita semua pasti ingin Kendari jadi mercusuar. Banyak tokoh nasional datang, jadi pusat perhatian nasional. Tapi momentumnya tidak tepat. Lebih baik Munas Kadin ditunda,” tegas peneliti muda ini.

Dirinya berharap agar para tokoh bangsa mengingatkan Panitia Pelaksana Munas Kadin. Sebaiknya tidak memaksakan deadline Munas, karena masih banyak waktu lain yang bisa dijadwalkan.

“Kalau masih dipaksakan, kita akan aksi demo dan pasang spanduk penolakan Munas Kadin di Jakarta dan Kendari,” tegas Farid. (*) DW

Redaksi

Recent Posts

Ketidakpastian Hukum di Sektor Keuangan: Ketika Risiko Dikriminalisasi dan Harga Dianggap Kartel

Oleh Anto Prabowo, Dosen FEB UNS Solo DI tengah dinamika kebijakan ekonomi nasional, munculnya dua… Read More

10 hours ago

Cetak SDM Unggul, BSN Gandeng Universitas Terbuka

Dalam program tersebut, BSN memberikan dukungan pembiayaan pendidikan bagi pegawai aktif yang memenuhi kriteria, baik… Read More

10 hours ago

CIMB Niaga Raih Penghargaan Most Trusted Financial Brand Awards 2026

Pada ajang tersebut, CIMB Niaga meraih tiga penghargaan, masing-masing pada kategori Produk Wealth Management untuk… Read More

13 hours ago

Konsistensi Fundamental, Tugu Insurance Catat Laba Rp711 Miliar di 2025

Poin Penting Tugu Insurance mencatat laba Rp711,06 miliar di 2025, meningkat dari Rp401,57 miliar (restated).… Read More

16 hours ago

ICEx Resmi Meluncur, Bangun Infrastruktur Bursa Kripto RI Berstandar Global

Poin Penting ICEx resmi diluncurkan sebagai platform infrastruktur aset kripto berstandar institusional, didukung modal USD70… Read More

21 hours ago

Melonjak 96 Persen, Transaksi di ICDX Tembus Rp12.477 T pada Kuartal I 2026

Poin Penting Notional value transaksi ICDX mencapai Rp12.477 triliun pada kuartal I 2026, melonjak 96%… Read More

22 hours ago