Nasional

Kasus Covid Meningkat, Masyarakat Sultra Minta Munas Kadin Ditunda

Jakarta – Meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia mendorong sejumlah masyarakat meminta agar pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) VIII Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dibatalkan atau ditunda dulu.

Menurut rencana, Munas yang mengagendakan pemilihan Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021 – 2026 itu akan digelar pada 30 Juni 2021 di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kelompok masyarakat dan mahasiswa Sultra menilai, acara Munas tersebut akan menstimulasi berkumpulnya massa dari berbagai daerah. Padahal saat ini Covid-19 sedang mengganas di Kendari.

Muhamad Afdal Komarudin, aktivis Ikatan Mahasiswa Sultra Jakarta Raya mengungkapkan di Kendari saat ini sedang terjadi akumulasi wabah Covid-19. Bahkan, satu pekan terakhir, sudah ada peningkatan 4 – 5 kali lipat dibanding bulan lalu.

“Saya meragukan kesiapan Pemprov Sultra dan Kota Kendari untuk mengantisipasi seandainya terjadi cluster Covid Munas Kadin. Sekarang saja, menurut informasi teman-teman di Kendari, rumah sakit sudah mulai full. Padahal ini belum puncak,” ujar Afdal dalam keterangan persnya, Kamis, 17 Juni 2021.

Afdal berharap, Munas Kadin bisa dibatalkan atau ditunda 3 – 4 bulan lagi. Dikhawatirkan, pemaksaan Munas hanya akan memicu mengganasnya wabah Covid-19.

“Dampaknya rakyat jadi korban. Tunda saja lebih baik. Kita sangat khawatir Munas Kadin ini memicu wabah Covid yang lebih ganas,” kata mahasiswa UIN Ciputat ini.

Hal serupa dikatakan Farid, tokoh pemuda Sulawesi. Dirinya juga mempertanyakan pemaksaan Munas Kadin ini.

“Kita semua pasti ingin Kendari jadi mercusuar. Banyak tokoh nasional datang, jadi pusat perhatian nasional. Tapi momentumnya tidak tepat. Lebih baik Munas Kadin ditunda,” tegas peneliti muda ini.

Dirinya berharap agar para tokoh bangsa mengingatkan Panitia Pelaksana Munas Kadin. Sebaiknya tidak memaksakan deadline Munas, karena masih banyak waktu lain yang bisa dijadwalkan.

“Kalau masih dipaksakan, kita akan aksi demo dan pasang spanduk penolakan Munas Kadin di Jakarta dan Kendari,” tegas Farid. (*) DW

Redaksi

Recent Posts

OJK Beberkan 8 Aksi Percepatan Reformasi Pasar Modal RI, Apa Saja?

Poin Penting OJK dan SRO akan menaikkan batas minimum free float dari 7,5 persen menjadi… Read More

2 hours ago

PWI Pusat Bakal Terima Hadiah Patung Tirto Adhi Soerjo dan Samin Surosentiko dari Blora

Poin Penting PWI Pusat akan menerima dua patung tokoh nasional—Tirto Adhi Soerjo dan Samin Surosentiko—karya… Read More

4 hours ago

DPR Pastikan Pengganti Pimpinan OJK-BEI Bebas Afiliasi Danantara dan BUMN

Poin Penting Pengisian pimpinan OJK dan BEI dipastikan independen, tidak berasal dari pihak terafiliasi Danantara,… Read More

4 hours ago

Kredit Macet, Bisnis Gagal atau Niat Jahat? OJK Harus Berada di Depan Bank

Oleh Eko B. Supriyanto, Chairman Infobank Media Group KREDIT macet dalam perbankan bukan sekadar angka… Read More

16 hours ago

KPK Mencari “Pepesan Kosong” Dana Non Budgeter-Iklan Bank BJB, Terus Berputar-putar “Dikaitkan” Ridwan Kamil-Aura Kasih

Oleh Tim Infobank DI sebuah ruang pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat, udara tak hanya berdebu… Read More

16 hours ago

Daftar Saham Top Laggards dalam Sepekan, Ada BREN, BUMI hingga MORA

Poin Penting IHSG anjlok 6,94 persen sepanjang pekan 26–30 Januari 2026 ke level 8.329,60, seiring… Read More

16 hours ago